Tunggu Juknis Program Sekolah Rakyat

DUNIA PENDIDIKAN: Rencana pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintah Pusat mendapat dukungan DPRD Kaltara.

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menyatakan dukungannya terhadap rencana pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintah Pusat. Untuk menjangkau anak-anak yang tinggal di desa-desa dan daerah terpencil.

Program ini merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan seluruh anak bangsa, termasuk yang berada di wilayah pelosok, mendapatkan akses pendidikan yang layak dan terjangkau. Namun, hingga kini mekanisme teknis pelaksanaannya masih belum diterima secara resmi oleh daerah.

“Presiden sudah meminta untuk membantu pelaksanaan Sekolah Rakyat. Tapi sampai sekarang, kami belum menerima juknis (Petunjuk Teknis) atau model konkret seperti apa bentuknya, bagaimana ukurannya, dan seperti apa mekanismenya,” kata Djufrie, Minggu (11/5).

Baca Juga  Lidik Kosmetik Ilegal, Ternyata Isi Sabu 12 Kg

Menurutnya, DPRD Kaltara sangat mendukung kebijakan tersebut. Terutama dalam konteks peningkatan akses dan kualitas pendidikan di wilayah perdesaan. “Kita di DPR mendukung penuh program ini. Karena memang masih banyak anak-anak kita di desa yang kesulitan menjangkau layanan pendidikan formal,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menyebut, perbedaan antara Sekolah Rakyat dengan program Paket A, B, dan C yang selama ini sudah berjalan, belum dijelaskan secara rinci oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian terkait.

“Apakah Sekolah Rakyat ini akan menjadi alternatif baru atau bentuk lain dari pendidikan nonformal seperti paket A, B, dan C kita masih menunggu penjelasan resmi. Kalau sudah ada kejelasan, baru bisa kami sosialisasikan ke masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga  Blok Hunian Warga Binaan Disidak

Dia pun berharap berharap agar petunjuk teknis segera diterbitkan. Sehingga program Sekolah Rakyat bisa segera diimplementasikan, terutama di wilayah-wilayah yang minim akses pendidikan di Kaltara.

Bahkan, Pemprov Kaltara berupaya mewujudkan program Sekolah Rakyat di Bumi Benuanta. Pada April lalu, Penjabat Sekretaris Provinsi (Pj Sekprov) Kaltara Bustan hadir dalam Desk Pembahasan dan Klarifikasi Usulan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Bustan menyampaikan, Pemprov Kaltara telah mengajukan proposal mengenai SR melalui Dinas Sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia.

Baca Juga  Gerakan Kotak Kosong di Pilwali Tarakan, Klaim Tak Ditunggangi

“Alhamdulillah berkas yang kita bawa di verifikasi sudah selesai, tinggal nanti eksekusi di lapangan terkait prakonstruksi dan PKS-nya di bulan ini. Untuk prakonstruksinya diupayakan di bulan Juli,” ujar Bustan.

Bustan menjelaskan, awalnya Pemprov Kaltara mengusulkan satu lokasi dengan luas lahan 2 hektare di Kabupaten Bulungan. Namun ditingkatkan lagi menjadi 5 hektare guna menyesuaikan dengan konsep SR sebagai sekolah terpadu.

“Awalnya kita mengusulkan di Desa Gunung Agung di Tanjung Palas. Tapi karena tidak memenuhi syarat kita beralih ke Gunung Sari dan tetap di Kabupaten Bulungan dan Alhamdulillah sesuai,” ungkapnya. (kn-2)

Bagikan:

Berita Terkini