TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi bersih dan pelayanan publik yang prima.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si saat membuka kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Ruang Pertemuan lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK, Senin (19/5).
Bustan hadir mewakili Gubernur Kaltara dalam agenda yang juga membahas Peningkatan Kapasitas Tim Evaluator APIP/Sakip. Serta rancangan awal RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltara.
“Kegiatan ini bukan hanya ajang peningkatan pemahaman teknis. Tetapi juga bentuk nyata komitmen kita, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani,” kata Bustan dalam sambutannya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB dan seluruh OPD teknis yang ikut menyukseskan kegiatan tersebut. Bustan menekankan pentingnya percepatan pembangunan zona integritas di seluruh unit kerja, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Targetnya, seluruh instansi bisa meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Sejak 2020, DPMPTSP berhasil meraih predikat ZI. Tapi di tahun-tahun berikutnya belum ada lagi unit kerja yang bisa menyusul,” ungkapnya.
Menurut Bustan, upaya meraih WBK dan WBBM bukan perkara mudah. Diperlukan kerja keras, komitmen yang kuat, serta konsistensi dari seluruh elemen birokrasi.
“Saya ajak semua pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, tingkatkan literasi birokrasi, dan bersama-sama bangun zona integritas yang nyata, yakni birokrasi yang dipercaya, bersih dan melayani,” tutup Bustan.
Acara ini juga dihadiri Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi KemenPANRB, Budi Prawira, S.E., M.M, kepala OPD lingkup Pemprov Kaltara, tim pembangunan ZI, serta evaluator APIP se-Kaltara. (dkisp)
