TARAKAN – Informasi palsu terkait kejadian kebakaran belum lama ini sempat mengacaukan jalur komunikasi resmi milik Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Tarakan.
Parahnya, informasi tersebut bahkan berhasil menembus radio tim kebencanaan serta jalur komunikasi Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI). Ketua ORARI Daerah Kalimantan Utara, Arif Suprabowo menduga kuat adanya unsur kesengajaan dalam penyebaran informasi tidak valid tersebut. Ia menyebut pelaku diduga memahami cara kerja sistem radio pancar ulang yang digunakan oleh PMK.
“Melihat dari kejadian itu, kelihatannya ada faktor kesengajaan. Jadi memang ada niat yang tidak baik dengan memberi informasi yang tidak valid,” ujar Arif saat dikonfirmasi, Rabu (23/7).
Ia menjelaskan, frekuensi yang digunakan oleh PMK bukanlah frekuensi umum. Melainkan sistem pancar ulang dengan frekuensi transmisi dan penerimaan yang berbeda. Pelaku diduga memiliki kemampuan teknis dalam memanfaatkan frekuensi tersebut.
“Frekuensi itu memang bisa diakses, apalagi oleh pengguna radio yang paham sistemnya. Ini bukan frekuensi biasa. Jadi kalau bisa masuk, artinya dia tahu betul cara kerja pancar ulang,” imbuhnya.
Menanggapi insiden tersebut, ORARI Daerah Kaltara langsung melakukan koordinasi dengan instansi terkait, salah satunya Loka Monitor Frekuensi Tanjung Selor. Arif menyebut, langkah penertiban dan pengawasan terhadap frekuensi PMK akan segera dilakukan.
“Kami sudah kirimkan laporan ke Loka Monitor dan akan segera ditindaklanjuti. Ke depan, penertiban frekuensi akan dilakukan, mungkin secara rahasia oleh instansi terkait,” jelasnya.
Sebagai bentuk antisipasi, ORARI juga akan membantu dengan memasang stasiun radio monitor. Untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan frekuensi di masa mendatang. Dengan alat itu, keberadaan dan identitas pemancar ilegal bisa dideteksi dan ditindak. Langkah selanjutnya adalah memasang radio penerima untuk memonitor.
Jika sinyal terekam, warga bisa tahu siapa yang mengeluarkan sinyal dan posisinya di mana. Ia pun mengimbau seluruh anggota ORARI untuk tetap tertib dan disiplin dalam menggunakan frekuensi. Serta tidak menggunakan jalur komunikasi darurat kecuali dalam kondisi yang benar-benar mendesak.
“Kami tekankan lagi kepada anggota, agar tidak sembarangan menggunakan frekuensi, terutama yang berkaitan dengan instansi penanganan kebencanaan. Karena ini menyangkut nyawa,” pesannya. (kn-2)
