TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR (HC) Zainal Arifin Paliwang, M.Hum diwakili oleh Sekertaris Provinsi (Sekprov), Dr H Suriansyah,M.A.P,. memimpin apel rutin di lingkungan Pemprov Kaltara, di Lapangan Agathis, Senin (22/4) pagi.
Tampak lengkap hadir seluruh jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Kaltara diantaranya Asisten III bidang Administrasi Umum Setprov Kalimantan Utara (Kaltara), Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Ilham Zain, S.Sos., M. PA., Kepala Biro Adpim, Jaini, S.Hut., M.P., hingga Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara, Yuniar Aspiati, S.E., M.AP.
“Apel pagi tidak akan menjadi beban, bahkan menyenangkan jika itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Dianggap kebutuhan bukan beban,” ajak Sekprov.
Suriansyah kembali mengingatkan arahan Gubernur Kaltara pada apel senin sebelumnya menjelang tahun politik Pemilihan Kepala Daerah. Agar seluruh ASN dan Non ASN yang dibiayai oleh APBD selaku pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
“Arahan Pak Gubernur terkait nomor tiga. Gunakanlah dengan bijak media sosial, jangan ada ASN dan rekan Non ASN yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menyalahgunakan media sosial, jangan menyebar fitnah, kebohongan, iri dengki, karena kita diatur oleh undang-undang,” tegas Suriansyah.
Suriansyah meminta pegawai di lingkungan Pemprov yang enggan mengikuti aturan perundangan yang berlaku, agar segera keluar dari pemerintahan.
“Saya hanya mengulangi arahan Bapak Gubernur agar gunakan media sosial secara bijak,” tegasnya.
“Kita sudah memasuki bulan pertama triwulan II. Oleh karena itu, Kepala Badan dan Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA), agar kembali mengecek kegiatannya. Untuk percepatan realisasi karena perekonomian daerah ditopang APBD,” sambungnya.
Terakhir Sekprov mengingatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melaksanakan audit rinci. Sehingga dirinya mengingatkan, agar seluruh pejabat terkait mempersiapkan dengan baik seluruh dokumen yang diperlukan.
“Menyampaikan informasi dan data yang dibutuhkan dan kooperatif, seluruh PA nanti dijadwalkan pembahasan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya baik oleh internal kita, BPK atau BPKP,” ujarnya. (dkisp)
