BEKASI, ANTARA – Presiden RI Prabowo Subianto menyebut 75 persen sekolah di seluruh Indonesia telah menerima interactive flat panel (IFP) atau smartboard.
Saat peluncuran Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, Prabowo menyampaikan panel interaktif tersebut telah diterima oleh 173 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
“Hari ini kita meresmikan program di pembelajaran digitalisasi, dimana cukup besar prestasi yang kita capai, sudah 75 persen dari semua sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima panel interaktif,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan ini merupakan awal yang baik agar anak-anak di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kualitas pendidikan terbaik.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dari segi pendidikan oleh negara lain. Menurutnya, penggunaan teknologi merupakan salah satu langkah penting untuk menjadikan kualitas pendidikan di Indonesia semakin unggul.
“Tidak boleh ada bagian dari Indonesia yang tertinggal, kualitas pendidikannya harus sama baiknya dan salah satu cara kita adalah menggunakan lompatan teknologi digitalisasi,” kata Prabowo.
Penyediaan interactive flat panel (IFP) atau smartboard di sekolah-sekolah, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, hingga percepatan digitalisasi pembelajaran.
Smartboard tersebut menampilkan virtual pembelajaran jarak jauh, dengan menghadirkan seorang guru yang dapat berinteraksi secara langsung dengan siswanya untuk membimbing proses belajar.
Pemerintah menargetkan agar setiap kelas nantinya memiliki smartboard sebagai fasilitas standar. Tahun ini, sekitar 288.000 unit IFP dijadwalkan dikirimkan ke 330 ribu sekolah di seluruh daerah di Indonesia.
Proses pengiriman perangkat dilaporkan telah mencapai 215.572 unit, dengan 172.550 di antaranya sudah tiba di sekolah dan 43.022 lainnya masih dalam perjalanan. Pemerintah menargetkan seluruh perangkat tersebut dapat sepenuhnya tiba di sekolah-sekolah penerima pada Desember 2025. (Maria Cicilia Galuh Prayudhia)
