TANJUNG SELOR – Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) hadir untuk membantu pemerintah daerah, dalam mengatasi tantangan dan mewujudkan visi Kaltara 2045.
Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Suriansyah, M.A.P., pada acara Pertemuan Komite Program Provinsi dan Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Program SKALA 2024–2025 Kalimantan Utara, di Hotel Luminor, Kamis (30/5).
“SKALA bersama pemerintah provinsi terus bekerja keras dan mencari cara untuk mengupayakan berbagai langkah. Dalam menurunkan kemiskinan, mengatasi kesenjangan dan membuka akses bagi kelompok perempuan, disabilitas dan rentan,” ujar Suriansyah membaca kata sambutan Gubernur Kaltara.
Dalam kesempatan tersebut, Suriansyah menjelaskan program SKALA sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Ada beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kaltara. Seperti masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) ditandai nilai IPM dibawah rata–rata nasional.
Kondisi geografis dengan bentang alam yang luas menyebabkan rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah. Termasuk belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan SDM untuk mendukung pembangunan.
Lebih lanjut Suriansyah mengatakan, salah satu program kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Australia. SKALA telah memberikan banyak manfaat bagi Pemprov Kaltara dalam meningkatkan pendapatan, akses terhadap layanan dasar dan pemberdayaan perempuan.
“Kami berharap selama pelaksanaan program yang direncanakan 8 tahun, SKALA bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat terus bersinergi erat dan berkontribusi. Dlam membantu pemerintah Kalimantan Utara mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” tuturnya.
Untuk informasi Program SKALA adalah program kemitraan Australia–Indonesia, telah berjalan selama 8 tahun dimulai pada bulan november 2022, dengan alokasi anggaran mencapai AUD 160 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun.
SKALA berfokus dalam penguatan elemen strategis di sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Seperti Manajemen Keuangan Publik (PFM), Standar Pelayanan Minimal (SPM), perencanaan, penganggaran dan kepemimpinan local. Serta memperkuat perspektif dan pengarusutamaan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan lnklusi Sosial).
Turut hadir dalam pertemuan perwakilan Kemenkeu, Muhammad Zikra, perwakilan Kemendagri, Agus Setiawan, perwakilan Bappenas RI, Rafdi Fadhil, Unit Leader of Decentralised Governance Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Astrid Kartika, Tim Leader Program SKALA, Petra Karetji, Plh. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kaltara, Burhanuddin, S.Sos., M.Si., Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara Bertius, S.Hut., dan seluruh kepala perangkat daerah tingkat provinsi. (dkisp)
