TANJUNG SELOR – Pelaksana Harian (Plh) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara Burhanuddin, S.Sos., M.Si., mewakili Gubernur Kalimantan Utara Dr (H.C) H Zainal Arifin Paliwang, M.Hum, membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XVI Tahun 2024, di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Gedung Gadis Lantai I pada Senin (1/7).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Badan, dan Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Widyaiswara BPSDM Provinsi Kalimantan Utara, serta seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan ke-16.
Burhanuddin menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki tiga fungsi utama. Meliputi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.
“Berdasarkan fungsi ini, ASN memegang peran strategis dalam proses pembangunan daerah. Termasuk di Provinsi Kalimantan Utara, yang mengacu pada visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera,” katanya.
Burhanuddin menegaskan diperlukan pejabat yang berintegritas, kompeten, dan berdaya saing untuk mencapai visi dan misi tersebut. “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap ASN wajib mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi dan diri sendiri. Demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut Burhanuddin menambahkan, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini bertujuan untuk membentuk ASN yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, efektif, dan efisien dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan.
“Pejabat pengawas berperan penting dalam pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public. Dengan menerapkan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi,” terangnya.
Burhanuddin menjelaskan bahwa sektor pelayanan publik di Kalimantan Utara sangat membutuhkan inovasi agar pelayanan bisa lebih cepat, tepat, bermutu, efisien, dan efektif.
“Kepada 40 pejabat pengawas yang mengikuti pelatihan ini, diharapkan terus mengasah kemampuan menganalisis isu strategis di lingkungan kerja, berpikir kritis terhadap masalah pelayanan. Sehingga dapat menghasilkan inovasi yang sangat dibutuhkan,” harapnya.
Mengacu pada reformasi birokrasi tematik yang meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan program prioritas presiden seperti percepatan penurunan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan. Karena itu, ia berharap seluruh peserta pelatihan dapat mengambil peran dan mengakselerasi aksi perubahan.
Dengan terselenggaranya pelatihan bagi pejabat pengawas angkatan ke-16 ini, diharapkan dapat mewujudkan pemimpin pelayanan publik yang kompeten di bidang tugasnya.
“Diharapkan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bersungguh-sungguh. Sehingga setelah lulus dari pelatihan dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Dengan melahirkan inovasi-inovasi di sektor pelayanan publik guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” tuntasnya. (dkisp)