TARAKAN – Inflasi Provinsi Kalimantan Utara pada November 2024 tetap terjaga pada kisaran target 2,5±1%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), gabungan tiga kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara pada November 2024 tercatat deflasi -0,12% (mtm), menurun dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,17% (mtm). Secara tahunan, inflasi gabungan tiga kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 1,68% (yoy). Lebih tinggi dari capaian nasional yang mengalami inflasi sebesar 1,55% (yoy).
Dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara Wahyu Indra Sukma, deflasi month-to-month gabungan tiga kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara pada November 2024 mayoritas didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Terutama pada komoditas ikan layang (andil -0,07%), ikan bandeng (-0,07), daging ayam ras (-0,06), telur ayam ras (-0,03%) dan bayam (-0,03%).
“Penurunan pada komoditas ikan layang disebabkan melimpahnya stok. Sejalan dengan tibanya masa panen tambak dan pasokan barang dari Sulawesi dan Malaysia. Sedangkan untuk harga daging ayam ras disebabkan oleh front loading stock barang menuju HBKN Nataru,” jelas Wahyu, Selasa (10/12).
Di sisi lain, lanjut Wahyu, inflasi pada bulan laporan didorong pada komoditas tomat (0,09%), bawang merah (0,09%), emas perhiasan (0,03%), minyak goreng (0,02%) dan Ikan Mujair (0,01%). Peningkatan harga tomat dan bawang merah disebabkan oleh hujan yang intens di akhir tahun dan stok yang mulai berkurang di Kaltara.
Sedangkan harga emas disebabkan oleh menguatnya komoditas emas dunia akibat ketidakpastian global. Dalam menjaga inflasi berada dalam kisaran target 2024, TPID se-Provinsi Kaltara secara konsisten terus bersinergi dalam pengendalian inflasi.
“Beberapa strategi berlandaskan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) telah dilaksanakan,” ujarnya.
Strategi yang sudah dilaksanakan, meliputi rapat koordinasi TPID Provinsi Kalimantan Utara dan kabupaten/kota dengan Kemendagri. Membahas perkembangan inflasi secara mingguan. Termasuk rakortek TPID Tarakan dan Capacity Building TPID Tarakan. Lalu, rakor TPID Kaltara dan Asesmen Ekonomi Kaltara, proyeksi inflasi dan pengendalian inflasi menuju Pilkada 2024.
Di lain pihak, Gubernur Kaltara Dr H Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) membahas Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual (daring). Dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (9/12) pagi.
Dalam menekan laju inflasi daerah, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk segera membangun Swasembada Pangan di daerahnya masing–masing.
“Kuncinya swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Swasembada nasional iya, swasembada di pulau pulau besar, hingga swasembada di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, distribusi pangan yang terlalu panjang menjadi salah satu faktor penyebab tingginya inflasi di Indonesia. Bahkan kebutuhan seperti bawang putih dan bawang merah tidak diproduksi sendiri. Beberapa daerah hanya mengandalkan impor.
“Saya berharap di setiap desa harus ada lumbung pangan. Saya yakin kita akan mampu mencapai itu,” tegasnya.
Usai mengikuti rakor, Gubernur Zainal mengatakan akan melaksanakan arahan Presiden Prabowo. Seperti peningkatan pariwisata, kebersihan kota dan penataan penempatan baliho agar tertata rapi dan baik.
“Terkait arahan Bapak Presiden dalam rakor pengendalian inflasi hari ini, akan segera menindaklanjutinya,” ucap Gubernur Zainal
Terkait rakor ini, Zainal akan memastikan arahan Presiden Prabowo bisa dijalankan dengan baik. Serta menjadi atensi penting untuk dilaksanakan di pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara. (kn-2)
