TARAKAN – Sektor pertanian dan perikanan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Kalimantan Utara (Kaltara). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menduduki posisi kedua setelah sektor pertambangan dalam kontribusinya terhadap perekonomian Kaltara, dengan persentase 14,78 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara Hasiando Ginsar Manik menyampaikan, BI mendukung pelaksanaan diskusi dengan kelompok tani dan nelayan. Sebagai langkah untuk meningkatkan ekonomi Kaltara melalui optimalisasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain itu, forum ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan informasi terkait proses pengajuan KUR agar tercipta pemahaman yang selaras antara petani dan nelayan dengan pihak perbankan sebagai penyalur kredit.
“Bank Indonesia menekankan dana pembiayaan yang dikelola oleh perbankan berasal dari penghimpunan dana masyarakat. Kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Meskipun KUR memiliki bunga yang rendah karena subsidi pemerintah, tetap diperlukan pengembalian kredit dengan tepat waktu,” tegasnya.
Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan menambahkan, hingga akhir Februari 2025, total dana KUR yang telah disalurkan di wilayah Kaltara mencapai Rp 122,8 miliar kepada 1.644 debitur. Kabupaten Nunukan tercatat sebagai daerah dengan realisasi KUR terbesar sebesar Rp 49,2 miliar.
Dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran KUR terbesar diterima oleh sektor perdagangan dengan nilai Rp 50,8 miliar, diikuti oleh sektor pertanian sebesar Rp 30,8 miliar, dan sektor perikanan sebesar Rp 14,5 miliar.
“Pemerintah terus mendukung upaya peningkatan produktivitas melalui skema Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) untuk mendukung modernisasi dan mekanisasi pertanian guna memperbaiki hasil produksi. Di samping itu, terdapat fasilitas asuransi sebagai bentuk perlindungan bagi sektor pertanian dan perikanan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pengajuan KUR kini dapat dilengkapi dengan asuransi kredit. Sehingga petani dan nelayan dapat mengurangi risiko yang mungkin timbul, seperti gagal panen atau kerusakan kapal. Salah satu produk perlindungan yang tersedia adalah asuransi kredit dari Askrindo dengan premi Rp 50.000 hingga Rp 200.000 per tahun.
“Asuransi ini mampu memberikan perlindungan atas kerugian hingga Rp 20 juta sampai Rp 60 juta. Akibat kegagalan panen maupun kerusakan kapal,” sebutnya.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Utara, Robenson Tadem menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan FGD ini. Ia berharap forum ini dapat meningkatkan produktivitas petani dan nelayan. Serta memperluas kapasitas produksi melalui dukungan pembiayaan program KUR. (kn-2)
