TARAKAN – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), gabungan dari tiga kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Februari 2025 mencatatkan deflasi -0,17 persen secara month-to-month (mtm).
Secara tahunan year on year (yoy), inflasi gabungan tiga kabupaten/kota IHK di provinsi ini tercatat -0,49 persen. Lebih rendah dari rata-rata nasional yang mengalami deflasi sebesar -0,09 persen yoy. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara Hasiando Ginsar Manik menjelaskan, deflasi mtm pada Februari 2025 sebagian besar dipengaruhi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Terutama pada komoditas tarif listrik dengan kontribusi -0,39 persen.
Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau turut berperan melalui penurunan harga pada komoditas seperti tomat -0,13 persen, cabai rawit -0,07 persen, bawang merah -0,05 persen dan telur ayam ras -0,02 persen. Penurunan tarif listrik terjadi akibat kebijakan diskon biaya listrik, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.k/TL.01.
Kebijakan ini memberikan potongan sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 VA selama bulan Januari dan Februari 2025. “Sementara itu, penurunan harga tomat dan cabai rawit disebabkan terjaganya pasokan. Seiring masuknya musim panen di sentra produksi serta tambahan pasokan dari Sulawesi,” jelasnya, Kamis (13/3).
Inflasi di Kaltara tetap terkendali meskipun ada risiko tekanan inflasi global seperti kebijakan proteksionisme Amerika Serikat yang memengaruhi pasokan komoditas global. Risiko inflasi dalam negeri juga tetap mengemuka, misalnya terganggunya pasokan komoditas dengan bobot inflasi tinggi. Seperti aneka cabai dan bawang merah, serta kenaikan tarif angkutan udara.
Untuk menghadapi tantangan ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltara terus bersinergi menjaga stabilitas harga menggunakan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Dalam menjaga inflasi sesuai target 2025, TPID se-Provinsi Kaltara secara konsisten menerapkan berbagai langkah strategis berbasis framework 4K. Langkah-langkah tersebut meliputi pelaksanaan 220 kegiatan pasar murah di seluruh wilayah provinsi untuk mendukung keterjangkauan harga komoditas strategis, penerapan Good Agriculture Practices (GAP) seperti penggunaan sistem irigasi tetes pada tanaman cabai merah serta pemberian bantuan alat pendukung untuk meningkatkan produktivitas petani.
“Selain itu, TPID memperkuat komunikasi efektif melalui kegiatan High Level Meeting, diversifikasi produk olahan pangan, inspeksi pasar, operasi pasar murah. Hingga edukasi belanja bijak yang disampaikan melalui media sosial dan radio untuk mengendalikan ekspektasi harga di masyarakat,” jelasnya.
KPwBI Kaltara memperkuat upaya distribusi pangan dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Salah satu programnya, pengangkutan barang untuk pasar murah ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Sehingga masyarakat di pelosok mendapatkan akses terhadap komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau. (kn-2)
