TANJUNG SELOR – Pada Februari lalu, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Kalimantan Utara mencapai angka 117,20, menunjukkan penurunan 0,12 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Hal ini disebabkan penurunan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,44 persen dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) 0,33 persen. NTP merupakan indikator penting untuk mengukur kemampuan daya beli petani di perdesaan. Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun digunakan untuk biaya produksi.
“Dengan demikian, NTP memberikan gambaran tentang seberapa baik petani dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian,” ungkap Kepala BPS Kaltara Mas’ud Rifai, beberapa waktu lalu.
Pada Februari, NTP untuk beberapa subsektor pertanian di Kalimantan Utara mencakup, Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) 104,54 persen, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 104,39 persen, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 201,13 persen. Kemudian, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 102,81 persen, serta Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) 100,10 persen.
Adapun, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) di Kalimantan Utara pada Februari 2025 mencapai 119,57 persen, turun 0,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini sejalan dengan penurunan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) sebesar 0,45 persen.
“Penurunan terdalam terjadi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, sebesar 4,15 persen,” terangnya.
Penurunan NTP dan NTUP menunjukkan kemampuan daya beli petani dan rumah tangga pertanian di Kalimantan Utara menurun. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan petani dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan harga yang diterima petani dan mengurangi biaya produksi. Sehingga daya tukar mereka dapat meningkat dan kesejahteraan mereka dapat diperbaiki,” harapnya.
Pentingnya memantau NTP sebagai indikator kemampuan petani dalam meningkatkan daya beli mereka. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Utara. (kn-2)
