MESKIPUN Dana Pihak Ketiga (DPK) di Kalimantan Utara (Kaltara) pada Februari 2025 tercatat mengalami kontraksi tipis sebesar -0,04 persen (year on year), kinerja kredit perbankan tetap menunjukkan tren positif yang kuat.
Kredit atau pembiayaan tumbuh signifikan 23,87 persen yoy, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara, Hasiando Ginsar Manik menyebutkan, kredit tetap menjadi motor penggerak utama perekonomian provinsi. Meskipun DPK terkontraksi, pertumbuhan kredit di Kaltara menunjukkan daya dorong ekonomi yang kuat, ditopang oleh berbagai sektor dan terjaga kualitasnya.
Seluruh jenis kredit mengalami pertumbuhan. Kredit Modal Kerja tumbuh 15,09 persen yoy, Kredit Investasi melonjak hingga 45,20 persen yoy, dan Kredit Konsumsi naik sebesar 14,33 persen yoy.
“Dari sisi sektoral, penyaluran kredit paling dominan terjadi di sektor rumah tangga (RT) dengan pangsa 30,70 persen dan pertumbuhan 14,33 persen. Di posisi kedua, sektor industri pengolahan menunjukkan lonjakan signifikan. Dengan pangsa 20,98 persen dan pertumbuhan mencapai 156,65 persen,” ujar Hasiando.
Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) juga tetap terkendali. NPL gross hanya 1,08 persen, jauh di bawah ambang batas 5 persen. Ini menunjukkan bahwa perbankan di Kaltara mampu menjaga kualitas kreditnya dengan baik.
“Khusus untuk sektor UMKM, penyaluran kredit juga masih mencatat pertumbuhan sebesar 4,21 persen yoy. Dari total outstanding kredit sebesar Rp5,51 triliun, penyaluran terbesar terjadi di sektor perdagangan besar dan eceran, yaitu Rp2,48 triliun. NPL pada kredit UMKM pun terjaga di angka 3,13 persen,” sebutnya.
Sementara itu, aktivitas sistem pembayaran di wilayah Kaltara juga terus meningkat. Sepanjang Maret 2025, nilai transaksi melalui layanan BI-Fast mencapai Rp 3,40 triliun, melonjak dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,67 triliun. Volume transaksi turut naik menjadi 1,64 juta, dibandingkan 640 ribu transaksi pada periode sama tahun lalu.
Pertumbuhan ini mencerminkan adopsi sistem pembayaran digital yang semakin masif di masyarakat. BI-Fast, BI-RTGS, maupun SKNBI berjalan efisien dan andal. Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara mencatat tingkat inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 1,30 persen pada April 2025. Dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 106,84. Secara month-to-month (m-to-m), IHK naik 0,45 persen, dan year-to-date (y-to-d) menanjak 1,06 persen.
Diantara tiga wilayah sampel yakni Tarakan, Tanjung Selor dan Nunukan, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Nunukan, yaitu 1,78 persen dengan IHK 108,90. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,59 persen dengan IHK 105,80.
Kenaikan harga barang dan jasa di berbagai kelompok pengeluaran menjadi pendorong utama inflasi y-on-y. Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya melonjak 8,27 persen, menyumbang 0,58 poin inflasi. Emas perhiasan mencatat andil tertinggi 0,51 poin. Penyediaan makanan dan minuman/restoran naik 3,50 persen, andil 0,29 poin, dengan nasi dan lauk sebagai komoditas utama. Kesehatan tercatat 1,95 persen andil 0,05 poin, terutama tarif rumah sakit dan obat-obatan.
“Makanan, minuman dan tembakau meningkat 1,87 persen, andil 0,60 poin, dipicu kenaikan harga ikan bandeng, cabai rawit, dan minyak goreng. Pendidikan naik 0,72 persen andil 0,02 poin,” sebut Kepala BPS Kaltara Mas’ud Rifai, Jumat (2/5).
Beberapa kelompok mengalami deflasi y-on-y. Transportasi turun 2,38 persen, andil deflasi 0,29 poin, terpengaruh anjloknya tarif angkutan udara. Informasi, Komunikasi dan jasa keuangan turun 0,58 %, andil 0,03 poin. Rekreasi, olahraga dan budaya deflasi 0,47 % (andil 0,01 poin). BPS juga mencatat andil komoditas spesifik dalam inflasi m-to-m sebesar 0,45 persen.
Tarif listrik (0,61 poin), emas perhiasan (0,17 poin), nasi dengan lauk dan ikan Bandeng (masing-masing 0,03 poin). Kemudian untuk tarif rumah sakit, minyak goreng, dan telur ayam ras masing-masing 0,01 poin.
Inflasi ini mencerminkan stabilitas pasokan dan permintaan di wilayah kita, meski kenaikan harga perawatan pribadi dan layanan restoran perlu diwaspadai.
“BPS merekomendasikan peningkatan koordinasi antar-sektor untuk menjaga ketersediaan komoditas pokok dan memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar rumah tangga,” pungkasnya. (kn-2)
