TANJUNG SELOR – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), gabungan 3 kabupaten/kota Induk Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kalimantan Utara pada Juni 2025 tercatat mengalami inflasi 0,07 persen (mtm) atau 1,38 persen (yoy).
Adapun rilis inflasi Juni 2025 secara tahunan lebih rendah dari capaian nasional yang mengalami inflasi 1,87 persen (yoy). Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara Hasiando Ginsar Manik, berdasarkan month-to-month, inflasi gabungan 3 kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara pada Juni 2025 mayoritas didorong oleh kelompok transportasi terutama pada komoditas tarif angkutan udara (andil 0,17%).
Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran terutama pada komoditas tomat (andil 0,06%), beras (andil 0,04%), ikan layang (andil 0,03%) dan ikan bandeng (andil 0,02%).
“Kenaikan pada komoditas tarif angkutan udara sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat pada momen HBKN Iduladha dan libur sekolah,” terangnya, Jumat (18/7).
Namun, lanjut dia, peningkatan harga yang lebih tinggi tertahan oleh kebijakan diskon angkutan udara oleh pemerintah. Sementara itu, peningkatan harga tomat disebabkan berkurangnya pasokan lokal akibat sudah dipanen pada periode bulan sebelumnya.
“Adapun peningkatan harga beras disebabkan peningkatan harga dari wilayah pemasok dari Jawa dan Sulawesi dan seiring dengan ditahannya penyaluran beras SPHP pada Juni,” tuturnya.
Dia menilai, inflasi Kaltara tetap terjaga meski terdapat risiko tekanan inflasi global seperti kebijakan tarif impor dari AS yang berdampak pada terganggunya pasokan komoditas global. Serta risiko inflasi dari dalam negeri seperti terganggunya pasokan komoditas dengan bobot inflasi tinggi seperti komoditas ikan dan emas perhiasan serta normalisasi tarif angkutan udara.
Namun demikian, TPID Kaltara terus bersinergi dalam upaya menjaga stabilitas harga melalui framework 4K. Dia juga mengatakan, menjaga inflasi berada dalam kisaran target 2025, TPID se-Provinsi Kaltara secara konsisten terus bersinergi dalam pengendalian inflasi.
Beberapa strategi berlandaskan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) di antaranya dukungan optimalisasi pasar murah pada komoditas strategis dengan pelaksanaan 220 kegiatan pasar murah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Lalu, penerapan Good Agriculture Practices (GAP) melalui pengimplementasian digital farming untuk berbagai komoditas pokok dan hortikultura. Serta bantuan sarana berupa peralatan pendukung peningkatan produktivitas.
“Ada juga penguatan komunikasi efektif seperti pelaksanaan High Level Meeting, mendorong diversifikasi produk konsumsi produk olahan, dan pelaksanaan sidak pasar, operasi pasar murah. Serta imbauan belanja bijak melalui kanal sosial media dan radio sebagai pengendalian ekspektasi, ” ungkapnya.
KPwBI Provinsi Kalimantan Utara juga mendorong program fasilitasi distribusi pangan. Dengan bersinergi dengan pemerintah daerah melalui pengangkutan barang pasar murah ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Sehingga masyarakat pelosok bisa mendapatkan komoditas pangan dan pertanian dengan harga yang lebih murah. Selain itu dalam pemenuhan stok komoditas Bapokting juga memfasilitasi pelaksanaan KAD dengan wilayah Sulawesi Selatan. (kn-2)
