TARAKAN – Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Juni 2025 tercatat tetap terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), gabungan tiga kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Kaltara mengalami inflasi 0,07 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 1,38 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,87 persen (yoy) pada periode yang sama. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara Hasiando Ginsar Manik mengatakan, kenaikan inflasi bulan Juni masih dalam batas wajar dan dipengaruhi oleh beberapa faktor musiman. Inflasi Juni secara bulanan didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara yang sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat saat libur sekolah dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha.
“Namun, lonjakan tarif ini masih tertahan oleh kebijakan diskon angkutan udara dari pemerintah,” jelasnya.
Selain transportasi udara, inflasi juga disumbang oleh kenaikan harga komoditas strategis seperti tomat, beras, ikan layang, dan ikan bandeng. Kenaikan harga tomat terjadi akibat berkurangnya pasokan lokal karena panen telah terjadi di periode sebelumnya. Sementara harga beras dipengaruhi oleh peningkatan harga dari daerah pemasok di Jawa dan Sulawesi, serta ditahannya penyaluran beras SPHP pada Juni.
Meski ada tekanan dari sisi pasokan, baik dari global maupun domestik, Kaltara dinilai berhasil menjaga inflasi tetap stabil. Hasiando menjelaskan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus bersinergi dalam upaya menjaga harga dan pasokan.
“Kami menerapkan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Langkah ini terbukti efektif menahan tekanan inflasi, terutama dari gangguan pasokan ikan, emas perhiasan, maupun normalisasi tarif transportasi,” imbuhnya.
Salah satu strategi konkret TPID se-Kaltara adalah pelaksanaan 220 kegiatan pasar murah untuk menjangkau masyarakat. Terutama di wilayah yang berisiko mengalami kenaikan harga. Di sisi hulu, TPID juga menggalakkan penerapan Good Agriculture Practices (GAP) dengan pendekatan digital farming dan bantuan sarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas komoditas pokok dan hortikultura.
Di samping itu, strategi komunikasi efektif juga terus diperkuat. Bentuknya antara lain High Level Meeting TPID, edukasi belanja bijak melalui media sosial dan radio, serta pelaksanaan operasi pasar dan sidak harga.
KPwBI Kaltara juga turut mendorong program fasilitasi distribusi pangan hingga ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Menurut Hasiando, langkah ini penting untuk menjamin akses masyarakat pelosok terhadap komoditas pangan dengan harga terjangkau.
“Kami juga memfasilitasi pengangkutan barang pasar murah ke daerah 3T dan mendukung pemenuhan stok melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Terutama dengan wilayah pemasok utama seperti Sulawesi Selatan,” pungkasnya. (kn-2)
