TANJUNG SELOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara mencatat peningkatan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 dibandingkan dengan kondisi pada September 2024.
Berdasarkan laporan resmi, jumlah penduduk miskin mencapai 42,57 ribu jiwa atau 5,54 persen dari total populasi, naik dibandingkan 41,11 ribu jiwa atau 5,38 persen pada September 2024.
Kepala BPS Kaltara Mas’ud Rifai mengatakan, kenaikan terjadi di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin naik dari 25,06 ribu menjadi 25,56 ribu orang. Sementara di perdesaan meningkat dari 16,05 ribu menjadi 17,01 ribu jiwa.
“Meski secara jumlah lebih banyak berada di wilayah perkotaan. Namun secara persentase, kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi yakni 5,98 persen dibandingkan 5,27 persen di perkotaan,” terangnya, Jumat (1/8).
Selama periode enam bulan terakhir, garis kemiskinan (GK) juga mengalami kenaikan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan tercatat Rp 884.970 per kapita per bulan, naik 0,98 persen dibandingkan Rp 876.375 pada September 2024. Kebutuhan makanan tetap menjadi penyumbang utama garis kemiskinan, dengan proporsi 73,58 persen.
Komoditas seperti beras, rokok kretek/filter, telur ayam ras, bandeng, dan daging ayam ras mendominasi pengeluaran masyarakat miskin di kota.
“Di perdesaan, beras bahkan menyumbang 27,38 persen dari total garis kemiskinan makanan,” jelasnya.
Garis kemiskinan di perkotaan juga lebih tinggi dibandingkan perdesaan, masing-masing Rp 921.520 dan Rp 829.827. Ini menunjukkan biaya hidup di kota masih lebih mahal.
“Selain peningkatan jumlah dan persentase, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami lonjakan. P1 naik dari 0,495 menjadi 0,748, sementara P2 melonjak dari 0,081 menjadi 0,289,” kata dia.
Di perkotaan, P1 tercatat lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yakni 0,807 dan 0,649. Menandakan kelompok miskin di kota berada lebih jauh di bawah garis kemiskinan dibandingkan di desa.
Hal serupa juga tercermin pada P2, dengan nilai 0,385 di perkotaan dan 0,124 di perdesaan. Data ini menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Utara masih dihadapkan pada tantangan kompleks. Termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketimpangan akses layanan dasar.
“Komoditas non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, bensin, dan perlengkapan mandi juga turut menyumbang terhadap garis kemiskinan. Memperlihatkan beban pengeluaran yang cukup besar di luar kebutuhan pangan,” ujarnya.
Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih aktif dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran serta memperluas cakupan perlindungan sosial. Terutama bagi kelompok rentan, guna menekan angka kemiskinan yang kian mengkhawatirkan. (kn-2)
