TANJUNG SELOR – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat adanya net outflow atau arus keluar uang rupiah sebesar Rp 141,03 miliar sepanjang September 2025.
Meski demikian, kondisi peredaran uang di masyarakat masih terjaga stabil. Dengan distribusi uang layak edar yang terus dilakukan secara berkala oleh BI. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltara Hadianto G Manik menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan, total arus uang keluar (outflow) selama September 2025 mencapai Rp 208,44 miliar, atau mengalami kontraksi -2,41 persen secara tahunan (year on year). Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, arus uang masuk (inflow) tercatat sebesar Rp 67,41 miliar, tumbuh 21,96 persen (yoy).
“Pergerakan uang rupiah di wilayah Kaltara selama September menunjukkan tren penyesuaian. Setelah periode peningkatan kebutuhan uang tunai di bulan-bulan sebelumnya. Seperti masa libur panjang dan hari besar keagamaan,” terangnya, Kamis (23/10).
Menurutnya, fenomena net outflow Rp 141 miliar ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih berlangsung cukup aktif. Terutama di sektor perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Namun di sisi lain, pertumbuhan inflow yang cukup tinggi juga. Menunjukkan bahwa sebagian uang beredar kembali ke sistem perbankan.
“Tren ini positif karena menunjukkan perputaran uang yang sehat. Masyarakat masih melakukan transaksi tunai, namun juga tetap memanfaatkan layanan keuangan formal,” tambahnya.
Untuk menjaga kualitas uang yang beredar, BI Kaltara secara rutin melakukan kegiatan dropping dan penarikan uang melalui tiga Kas Titipan BI, yang berlokasi di Tanjung Selor, Malinau, dan Nunukan. Upaya ini dilakukan agar uang yang beredar di masyarakat berada dalam kondisi layak edar. Serta memastikan ketersediaan uang tunai sesuai kebutuhan daerah.
“Kami memastikan suplai uang di seluruh wilayah Kaltara tetap mencukupi. Terutama di daerah perbatasan dan pedalaman. Selain distribusi uang baru, kami juga menarik uang yang sudah rusak atau tidak layak edar untuk digantikan dengan yang baru,” jelasnya.
Lebih lanjut, BI Kaltara juga terus berkoordinasi dengan perbankan dan instansi terkait untuk memperkuat sistem pembayaran tunai maupun non-tunai di daerah. Langkah ini dinilai penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan di Kaltara.
“Kami tidak hanya fokus pada peredaran uang tunai. Tetapi juga mendorong masyarakat beralih ke transaksi digital melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan QRIS. Dengan begitu, ekonomi daerah menjadi lebih efisien dan inklusif,” ujarnya. (kn-2)
