TANJUNG SELOR – Kepala BPS Kaltara Mas’ud Rifai mengungkapkan, pembangunan manusia di Kaltara selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif.
Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang stabil dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS, IPM Kaltara meningkat dari 71,00 pada tahun 2020 menjadi 74,04 pada tahun 2025.
Rata-rata kenaikan tersebut mencapai 0,84 persen per tahun. Capaian ini menunjukkan pembangunan manusia di Kaltara terus bergerak ke arah yang lebih baik, meski masih menghadapi sejumlah tantangan.
“Pertumbuhan IPM selama periode 2020–2025 didorong oleh meningkatnya seluruh dimensi penyusunnya. Baik kesehatan, pendidikan maupun standar hidup layak,” ujarnya, Jumat (28/11).
Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 73,42 tahun pada 2020 menjadi 73,68 tahun pada 2025. Dengan rata-rata peningkatan 0,22 tahun per tahun, hal ini mencerminkan adanya perbaikan layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
“Dimensi pengetahuan juga menunjukkan pertumbuhan positif. Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 12,93 tahun pada 2020 menjadi 13,31 tahun pada 2025. Sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 9,00 tahun menjadi 9,44 tahun pada periode yang sama,” sebutnya.
Ia menegaskan, peningkatan ini menunjukkan penguatan akses pendidikan serta perbaikan fasilitas dan kualitas pembelajaran di berbagai daerah. Dimensi standar hidup layak yang tercermin dari pengeluaran riil per kapita turut mengalami peningkatan signifikan.
Pada 2025, nilai pengeluaran riil per kapita mencapai Rp10.568.000 per tahun. Naik 3,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhannya mencapai 3,84 persen per tahun.
Pada level kabupaten/kota, IPM tertinggi dicapai Kota Tarakan dengan angka 78,62, disusul Kabupaten Malinau 75,21, Kabupaten Bulungan 74,53, dan Kabupaten Tana Tidung 71,86 seluruhnya berstatus “tinggi”. Sementara Kabupaten Nunukan mencatat IPM 69,87 yang masih berada pada status ‘sedang’.
“Artinya, pembangunan manusia di Kaltara terus membaik, namun pemerataan perlu terus diperkuat. Terutama di wilayah yang pertumbuhannya masih lebih lambat,” terangnya.
Ia menambahkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan data ini sebagai dasar penyusunan kebijakan. Agar peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat berjalan lebih seimbang di seluruh wilayah Kaltara. (kn-2)
