Puluhan pemimpin dunia berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Senin (22/9), untuk merangkul negara Palestina.
HAL tersebut merupakan sebuah perubahan diplomatik yang bersejarah, hampir dua tahun dalam perang Gaza yang menghadapi perlawanan sengit dari Israel dan sekutu dekatnya Amerika Serikat. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan, bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara pada pertemuan yang diadakannya, dengan Arab Saudi.
Pengakuan tersebut merupakan sebuah tonggak sejarah yang dapat meningkatkan moral Palestina. Tetapi tampaknya tidak akan banyak mengubah keadaan di lapangan.
Pemerintah ekstrem sayap kanan paling radikal dalam sejarah Israel, telah menyatakan bahwa tidak akan ada negara Palestina. Sementara mereka terus melanjutkan perjuangannya melawan kelompok Hamas di Gaza, setelah serangan pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang.
Israel telah menuai kecaman global atas tindakan militernya di Gaza. Tempat lebih dari 65.000 warga Palestina tewas, menurut otoritas kesehatan setempat. Dalam beberapa pekan terakhir, Israel telah memulai serangan darat yang telah lama diancamkan terhadap kota Gaza dengan sedikit prospek gencatan senjata.
“Kita harus membuka jalan bagi perdamaian,” kata Macron di awal sidang PBB di New York.
“Kita harus melakukan segala daya upaya untuk menjaga kemungkinan terwujudnya solusi dua negara. Di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai dan aman,” ujarnya sebelum mengumumkan langkah diplomatik yang disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.
Dikutip dari Reuters, Israel mengatakan tindakan seperti itu akan merusak prospek berakhirnya konflik secara damai.
Presiden Turki Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres termasuk di antara mereka yang juga berbicara selama acara tersebut. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez yang pemerintahan dari sayap kiri, mengakui negara Palestina pada tahun 2024.
Pedro Sanchez mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara pada hari Senin, bahwa langkah pengakuan baru-baru ini sangat penting.
“Ada dua negara di Dewan Keamanan, Inggris dan Prancis, yang mengakui negara Palestina, dan kedua, di dalam masyarakat Barat saat ini mayoritas negara sudah mengakui negara Palestina,” ujarnya.
Macron menguraikan kerangka kerja untuk Otoritas Palestina yang diperbarui, di mana Prancis akan membuka kedutaan besar dengan tunduk pada faktor-faktor seperti reformasi, gencatan senjata, dan pembebasan semua sandera yang tersisa yang diambil dari Israel dan ditahan oleh Hamas di Gaza.
Menjelang Majelis Umum PBB minggu ini, Luksemburg, Malta, Belgia, dan Monako pada hari Senin juga bergabung dengan lebih dari tiga perempat dari 193 anggota PBB yang telah mengakui negara Palestina.
Janji Macron pada bulan Juli mengenai pengakuan memicu dorongan terbaru, dengan Inggris, Kanada, dan Australia. Kemudian mengatakan mereka akan mengikutinya, dan akhirnya melakukannya pada hari Minggu.
“Kami menyerukan kepada mereka yang belum melakukannya (mengakui Palestina sebagai negara) untuk mengikutinya,” kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui tautan video, karena ia tidak dapat menghadiri acara penting tersebut setelah visa untuk ke Amerika Serikat ditolak.
“Kami menyerukan dukungan Anda, agar Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tambahnya, menjanjikan reformasi dan pemilihan umum dalam waktu satu tahun setelah gencatan senjata.
Delegasi yang mewakili negara Palestina memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi tidak memiliki hak suara.
Berapapun jumlah negara yang mengakui kemerdekaan Palestina, keanggotaan penuh di PBB memerlukan persetujuan Dewan Keamanan, yang mana Amerika Serikat memiliki hak veto.
Solusi dua negara merupakan landasan proses perdamaian yang didukung Amerika Serikat, yang dipelopori oleh Perjanjian Oslo 1993. Proses ini mendapat penolakan keras dari kedua belah pihak.
Amerika Serikat dan Israel memboikot pertemuan hari Senin. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan Israel akan membahas bagaimana menanggapi pengumuman pengakuan tersebut, setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali ke Israel minggu depan.
“Isu-isu tersebut seharusnya dinegosiasikan antara Israel dan Palestina di masa mendatang,” kata Danon kepada para wartawan menjelang pertemuan tersebut.
Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada tanggal 29 September di Washington sebelum kembali ke Israel.
Netanyahu telah menolak sejumlah seruan untuk mengakhiri serangan hingga Hamas dihancurkan, dan mengatakan ia tidak akan mengakui negara Palestina.
Amerika Serikat telah mengatakan kepada negara lain, bahwa pengakuan Palestina sebagai negara akan menciptakan lebih banyak masalah.
Di tengah meningkatnya serangan Israel ke Gaza dan meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat. Ada peningkatan rasa urgensi di antara beberapa negara untuk bertindak sekarang, sebelum gagasan solusi dua negara lenyap selamanya.
Sementara mayoritas negara Eropa kini mengakui negara Palestina, dua negara dengan ekonomi terbesar di benua itu, Jerman dan Italia. Telah memberi sinyal bahwa mereka tidak mungkin mengambil langkah seperti itu dalam waktu dekat.
Jerman yang telah lama menjadi pendukung kuat Israel, mengungkapkan tanggung jawabnya atas Holocaust dan semakin kritis terhadap kebijakan Israel. Sembari menegaskan bahwa pengakuan negara Palestina harus datang, di akhir proses politik untuk menyepakati solusi dua negara.
Seorang juru bicara pemerintah Jerman juga mengatakan pada hari Senin, bahwa tidak boleh ada aneksasi lebih lanjut di wilayah yang diduduki Israel. Sedangkan Italia menyatakan, pengakuan terhadap negara Palestina dapat menjadi kontraproduktif.
Israel sedang mempertimbangkan untuk merampas sebagian Tepi Barat, yang diduduki sebagai kemungkinan tanggapan sekaligus tindakan bilateral khusus terhadap Paris. Meskipun pengakuan tersebut diperkirakan sebagian besar bersifat simbolis.
Aneksasi dapat menjadi bumerang dan mengasingkan negara-negara seperti Uni Emirat Arab. Kekuatan minyak global dan pusat perdagangan dengan pengaruh diplomatik yang luas di seluruh Timur Tengah.
Uni Emirat Arab, negara Arab paling terkemuka yang menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah Perjanjian Abraham yang ditengahi Amerika Serikat pada tahun 2020, mengatakan langkah seperti itu akan merusak semangat perjanjian tersebut.
Amerika Serikat telah memperingatkan kemungkinan konsekuensi bagi mereka yang mengambil tindakan terhadap Israel. Termasuk Prancis sebagai tuan rumah pertemuan puncak tersebut.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengakuan terhadap Negara Palestina merupakan langkah yang benar dari sisi sejarah. Hal itu disampaikan dalam pidato pada High-level International Conference on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of Two-State Solution di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) waktu setempat.
“Prancis, Kanada, Australia, Inggris, Portugal, dan banyak negara terkemuka lainnya di dunia telah mengambil langkah di sisi sejarah yang benar. Pengakuan Negara Palestina adalah langkah yang benar di sisi sejarah yang benar,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo menyatakan keprihatinannya terhadap krisis kemanusiaan yang kini berlangsung di Gaza. Menurutnya, ribuan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi korban akibat konflik yang berkepanjangan.
“Ribuan nyawa tak bersalah, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, telah terbunuh. Kelaparan mengancam. Bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita,” ucapnya dengan nada tegas.
Ia menyerukan agar dunia segera mengambil langkah untuk menghentikan perang dan mencegah bencana kemanusiaan semakin memburuk.
“Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita,” tegasnya.
Dalam forum itu, Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia pada solusi dua negara sebagai jalan keluar paling adil dan damai.
“Hanya solusi dua negara yang akan membawa perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan bagi Palestina. Tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan bagi keamanan Israel,” ujarnya.
Prabowo menekankan pengakuan negara Palestina harus disertai peluang nyata menuju perdamaian abadi. Indonesia, lanjutnya, siap mendukung secara konkret langkah-langkah perdamaian tersebut, termasuk dengan menyediakan pasukan penjaga perdamaian.
“Kami siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian. Kami bersedia menyediakan pasukan penjaga perdamaian,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan sejarah tidak akan menunggu bagi negara-negara yang masih ragu.
“Kepada mereka (negara-negara) yang belum mengambil sikap, kami katakan sejarah tidak akan menunggu,” pungkasnya. (jpg)
