Infrastruktur Perbatasan Tuai Sorotan

Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah

TANJUNG SELOR – Infrastruktur yang belum memadai di daerah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi sorotan utama, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan infrastruktur di daerah perbatasan Kaltara tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pembangunan. Tetapi juga berpotensi besar dalam mengangkat ekonomi lokal melalui pengembangan dan distribusi produk-produk unggulan daerah.

Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah mengatakan, masyarakat di perbatasan belum sepenuhnya merasakan program pemerintah karena buruknya infrastruktur yang ada. Ia menegaskan bahwa infrastruktur jalan yang buruk memiliki dampak besar terhadap anggaran pembangunan lainnya.

Baca Juga  Dukung Kebutuhan Energi yang Meningkat

“Kalau infrastruktur jalan ke sana belum memadai, akan berdampak pada anggaran pembangunan-pembangunan lainnya. Contohnya, kita mau bangun sekolah atau puskesmas, ketika jalan tidak bagus otomatis biaya transportasinya tinggi sekali,” ujarnya, Selasa (30/7).

Menurut dia, sudah ada kesepakatan dengan pemerintah pusat untuk memprioritaskan akses jalan di daerah perbatasan. Ketika akses jalan sudah bagus, otomatis biaya pembangunan seperti sekolah dan puskesmas akan lebih rendah. Peningkatan akses jalan juga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat perbatasan.

“Yang paling penting peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan. Hasil-hasil pertanian mereka bisa dibawa keluar dengan ongkos yang lebih murah ketika jalan sudah bagus,” tambahnya.

Ia juga menyoroti potensi besar produk-produk lokal dari perbatasan yang bisa menjadi favorit di luar daerah. Semua tahu bahwa di daerah perbatasan, seperti di Kerajaan, ada produk-produk seperti beras, garam, dan kopi yang sangat diminati orang luar.

“Ketika jalan bagus, produk-produk ini bisa dibawa keluar dengan mudah dan murah, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di sana,” kata dia.

Baca Juga  Pastikan K3 Diterapkan di Sektor Tambang

Ia menegaskan bahwa peningkatan akses jalan di perbatasan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Akses jalan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dan Kaltara dengan kewenangannya, juga harus memaksimalkannya. Dengan begitu bisa membangun infrastruktur lain dengan lebih efisien dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Dengan perbaikan akses jalan dan fasilitas umum, diharapkan pembangunan di daerah perbatasan Kaltara dapat berjalan lebih optimal. Masyarakat di sana dapat merasakan manfaat dari program-program pemerintah secara maksimal. (kn-2)

Bagikan:

Berita Terkini