TANJUNG SELOR – Pengentasan kemiskinan menjadi tantangan di Kabupaten Bulungan. Pasalnya, hal ini masuk dalam rencana pembangunan setiap tahunnya.
Bupati Bulungan Syarwani pun menyerukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Dalam pertemuan yang sering dilaksanakan, menekankan tanggung jawab penanganan masalah kemiskinan tidak hanya berada di pundak pemerintah daerah, melainkan memerlukan kerja sama yang lebih luas.
“Penanganan masalah-masalah kemiskinan di Kabupaten Bulungan ini kan tidak hanya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga kita perluas, perlu dibahas dan ditangani bersama,” jelasnya, Selasa (21/5).
Adanya diskusi mengenai indikator kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Serta bagaimana indikator-indikator tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi lokal di Kabupaten Bulungan. Ia mengungkapkan, pentingnya memiliki indikator yang konsisten dan dapat diterapkan secara universal di semua wilayah.
“Karena biasanya penetapan status atau indikator-indikator kemiskinan, isu kemiskinan dari satu lembaga dengan lembaga lain itu berbeda,” ungkapnya.
Dengan kehadiran perwakilan dari Kementerian Koordinator PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, diharapkan dapat terjadi sinkronisasi data dan informasi terkait kemiskinan yang ada di Kabupaten Bulungan.
“Hal ini dianggap krusial untuk memastikan upaya penanggulangan kemiskinan, dapat dilakukan secara efektif dan efisien,” kata dia.
Ia juga menyoroti pentingnya memahami berbagai perspektif dalam menilai tingkat kemiskinan. Solusi yang diusulkan meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang tidak hanya akan meningkatkan pendapatan. Tetapi juga membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Inisiatif ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bulungan.
“Dengan langkah-langkah strategis dan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, dan masyarakat. Kabupaten Bulungan bergerak maju menuju pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (kn-2)
