TANJUNG SELOR – Pembangunan di desa-desa menjadi salah satu program yang difokuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Salah program untuk desa yakni Simponi Desaku, sebagai program inovasi Pemprov Kaltara. Dikembangkan bekerjasama dengan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Provinsi Jawa Timur. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menjelaskan, program dan sistem yang dibuat dalam Simponi Desaku bertujuan memudahkan aparat pemerintahan desa. Dalam pelatihan peningkatan kapasitas dan kelembagaan desa melalui media digital/internet.
“Sejalan dengan program Kementerian Dalam Negeri untuk pelatihan tahun 2024, menggunakan Learning Management System (LMS),” terangnya, Jumat (19/1).
Ia berharap, Simponi Desaku dapat memfasilitasi pengumpulan data terkait desa secara akurat di Kaltara. Pembinaan diberikan sejumlah lembaga di tingkat provinsi, dengan penekanan pada pentingnya pembentukan dan pemberdayaan desa oleh pemerintah desa/kelurahan. Sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.
Kemudian, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Merupakan tugas bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Kami memastikan komitmen pemerintah, dalam memajukan pembangunan desa dan masyarakat melalui LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan LAD (Lembaga Adat Desa) sesuai regulasi yang berlaku,” tuturnya.
Pemprov Kaltara mendorong seluruh pihak untuk sungguh-sungguh mengikuti pelatihan-pelatihan. Simponi Desaku dapat bermanfaat bagi kepala desa dan perangkat desa. Serta berperan dalam pemberdayaan masyarakat, untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (kn-2)
