TANJUNG SELOR – Dinilai berhasil dan memiliki dampak positif terhadap pembangunan yang selaras dengan kelestarian lingkungan World Bank (Bank Dunia) pelajari program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.
Perwakilan Bank Dunia, Ahli Pembangunan Sosial, Hannah Duncan berserta tim saat berkunjung ke Bumi Tenguyun, disambut oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan Risdianto, S.Pi.,M.Si, di Ruang Rapat Bupati, Senin (19/8) lalu.
Mewakili Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd.M.Si, Risdianto menerangkan jika keberhasilan program TAKE Bulungan Hijau berlandaskan pada komitmen yang kuat pemda dalam proses pembangunan lebih menonjolkan aspek kelestarian lingkungan.
“Ada komitmen yang kuat dari Pemkab Bulungan dalam proses pembangunan akan lebih menonjolkan aspek kelestarian lingkungan. Namun tetap membuka akses ekonomi bagi masyarakat. Dengan program TAKE konteks lingkungan dan ekonomi dapat berjalan beriringan,” terangnya.
Menurutnya, dalam kehidupan memiliki tanggungjawab menjaga kelestarian lingkungan. Agar anak cucu juga dapat merasakan kesempatan yang sama menikmati lingkungan yang baik bagi kehidupan.
“Untuk apa pendapatan tinggi, namun lingkungan kita tidak sehat,” tegasnya.
Selain TAKE, Pemkab Bulungan juga memiliki kawasan Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial yang secara administrasi berada di 18 desa dalam 4 kecamatan terbentang. Dari Desa Antutan hingga Long Pelban seluas 568.182 hektare.
Usai menggelar pertemuan di Ruang Rapat Kantor Bupati, tim World Bank melanjutkan kegiatan Focus Group Disccusion (FGD) bersama dengan perangkat daerah terkait, pemerintahan desa serta Non Governmental Organization (NGO) lingkungan di Ruang Pertemuan Hotel Luminor yang dibuka langsung oleh Sekkab.
Tim Bank Dunia selanjutnya, akan melakukan kunjungan lapangan di desa yang bersentuhan langsung dengan program TAKE dan melihat secara langsung implementasi program tersebut.
Sementara itu, Perwakilan Bank Dunia, Ahli Pembangunan Sosial Hannah Duncan mengatakan, beberapa desa di Indonesia menghadapi tantangan berkaitan dengan pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan, kesenjangan layanan dasar public. Hingga degradasi sumber daya alam, ketidakadilan sosial hingga ancaman dari perubahan iklim.
“Solusi diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan sebaik-baiknya, guna mengatasi tantangan jangka pendek. Yang paling mendesak sekaligus berinvestasi dalam masyarakat yang lebih tangguh untuk jangka panjang,” ujarnya.
Sebagai tanggapan terhadap tantangan ini, beberapa kabupaten di Indonesia secara sukarela mengadopsi skema transfer fiskal ekologis TAKE. Dengan menggunakan anggaran daerah mereka untuk mencapai tujuan kelestarian lingkungan.
“Kabupaten Bulungan adalah juara dalam upaya ini dan bertujuan menjadi kekuatan pelopor dalam pemanfaatan mekanisme fiskal yang efektif. Untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat lokal,” tambahnya.
Hannah melanjutkan, melalui sikap proaktif, Kabupaten Bulungan menjadi salah satu studi kasus utama yang dipilih oleh Bank Dunia. Untuk memberikan wawasan dan pelajaran yang dipetik bagi implementasi skema TAKE yang lebih luas di Indonesia.
Kegiatan FGD yang dilakukan sebagai sarana belajar dan mengetahui secara langsung dari pelaku di lapangan. Baik masyarakat maupun perangkat pemerintahan terkait. Termasuk bagaimana implementasi TAKE Bulungan Hijau memberi dampak ditingkat desa.
“Informasi yang kami dapatkan nantinya akan menjadi masukan berharga untuk pengembangan kebijakan dana desa yang diatur oleh Pemerintah Pusat. Di bawah koordinasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, dengan dukungan bantuan teknis dari Bank Dunia,” ucapnya.
Untuk itu, tujuan FGD tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi dampak skema TAKE, dan menganalisis praktik terbaik, pelajaran, dan tantangan dalam perancangan dan pelaksanaan skema tersebut.
Seperti diketahui, TAKE merupakan satu dari 15 program prioritas Kabupaten Bulungan yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan tujuan mempercepat kemandirian desa dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta meningkatkan pemberdayaan desa. (adv)
