TANJUNG SELOR – Usai memenuhi panggilan Presiden RI Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Togap Simangunsong langsung menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut.
Pertemuan dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia, yang juga melibatkan Kapolda, BPKP, Ketua DPRD, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Presiden RI menekankan pentingnya menghindari pemborosan anggaran yang dapat merugikan negara.
Togal mengungkapkan pentingnya penerapan prinsip efisiensi anggaran dalam pemerintahan daerah. “Pak Prabowo menekankan efisiensi anggaran adalah kunci. Tidak boleh ada pemborosan dalam penggunaan dana negara. Ini bukan hanya tanggung jawab saya, tapi harus diterapkan di seluruh level pemerintahan,” ungkapnya, Selasa (12/11) lalu.
Untuk memastikan implementasi efisiensi ini, Togap mengadakan sosialisasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kaltara. Sosialisasi ini mencakup tiga poin utama yang ditekankan dalam pertemuan tersebut. Berupa penghematan anggaran, efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas, dan pengawasan terhadap pemborosan.
“Setelah sosialisasi ini, kami akan mengadakan workshop untuk membahas langkah-langkah konkret dalam menjalankan efisiensi itu,” jelasnya.
Salah satu langkah awal yang direncanakan, berkaitan penerbitan surat edaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltara. Untuk menangguhkan perjalanan dinas yang tidak mendesak dan tidak memberikan dampak signifikan. Dia menekankan setiap perjalanan dinas yang tetap dilaksanakan harus memiliki output yang jelas dan terukur.
Surat edaran ini harus sudah dikeluarkan pada 1 Desember mendatang. “Kami akan memastikan seluruh pihak terkait memahami dan melaksanakan perintah ini dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, pemborosan anggaran sering kali terjadi karena kurangnya perencanaan yang matang dalam perjalanan dinas. Sebagai contoh, sebuah rapat yang sebenarnya hanya membutuhkan dua orang peserta, malah diikuti oleh 10 orang, yang menyebabkan pembengkakan biaya perjalanan.
“Ini adalah contoh konkret yang harus kita hindari. Pemborosan seperti ini masih terjadi dan harus segera diberantas,” pintanya.
BPKP akan terlibat mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga pelaksanaan. Agar setiap langkah yang diambil dapat lebih terkontrol dan menghindari pemborosan. BPKP akan membantu memastikan setiap rencana anggaran yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
“Saya berharap ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada seluruh aparatur di Kaltara. Sehingga efisiensi anggaran bisa dilaksanakan dengan baik di setiap lini pemerintahan,” tutupnya. (kn-2)
