TANJUNG SELOR – Pembangunan daerah perbatasan memerlukan pendekatan yang berbeda, dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Pemerintah perlu berinovasi dengan memanfaatkan teknologi, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan ekonomi lokal.
Kaltara terus menunjukkan komitmen dalam mendorong pembangunan yang merata, terutama di wilayah perbatasan. Salah satu langkah utama dalam mengakselerasi pembangunan di provinsi ini melalui perencanaan matang yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara.
Kepala Bappeda Litbang Kaltara Bertius menyampaikan, pembangunan wilayah perbatasan sangat penting. Untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Menurutnya, wilayah perbatasan sering kali tertinggal dalam berbagai sektor. Sehingga perlu perhatian khusus dalam hal pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial.
“Pembangunan di Kaltara, khususnya wilayah perbatasan menjadi sangat penting. Banyak potensi yang bisa dikembangkan, namun banyak tantangan yang harus dihadapi. Kami menyiapkan sejumlah perencanaan yang bisa memberikan solusi nyata untuk perkembangan daerah ini,” terangnya, Jumat (15/11) lalu.
Pentingnya pembangunan di wilayah perbatasan mendapat perhatian serius dari Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, yang memberikan arahan agar perencanaan pembangunan di daerah ini mengedepankan pendekatan yang lebih inovatif dan terintegrasi.
Bahkan, Pjs Gubernur Kaltara memberikan penekanan pada beberapa poin utama yang akan menjadi landasan strategi pembangunan jangka panjang provinsi ini. “Saya mendapatkan rekomendasi-rekomendasi yang lebih konkrit dan pemikiran-pemikiran yang out of the box. Kita tak hanya berpikir tentang pendekatan pembangunan yang biasa. Tetapi bagaimana pendekatan-pendekatan baru yang bisa langsung menyentuh masyarakat,” harapnya.
Pentingnya konsep-konsep inovatif dalam perencanaan pembangunan, terutama untuk menjawab tantangan yang ada di wilayah perbatasan. Tidak hanya menambah daftar proyek, tetapi bagaimana semua program pembangunan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Dalam konteks perencanaan lima tahun ke depan, Bappeda Litbang Kaltara berupaya mengembangkan konsep pembangunan yang tidak hanya berbasis pada proyek fisik. Namun memperhatikan aspek pengembangan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur digital, serta pengembangan sektor ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Beberapa fokus utama dalam rencana pembangunan Kaltara ke depan antara lain penguatan sektor pertanian dan perikanan, pengembangan kawasan industri, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
Perhatian juga akan diberikan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang baik, berharap dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di Kaltara. Terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
“Kami percaya, melalui pendekatan yang tepat, Kaltara akan dapat berkembang menjadi provinsi yang maju dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” tuturnya.
Seperti halnya yang disampaikan Pjs Gubernur Kaltara Togap Simangunsong, beberapa waktu lalu saat menggelar rakor di ruang serbaguna Gedung Gadis Pemprov Kaltara. Pembangunan daerah perbatasan harus menjadi perhatian utama. Masih banyak yang perlu diperhatikan. Utamanya, pembangunan infrastruktur dasar dan pemanfaatan teknologi.
Salah satunya, dengan adanya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di daerah perbatasan sudah sangat baik dan memenuhi standar internasional. PLBN tersebut sudah dilengkapi fasilitas modern. Seperti penginapan, pelayanan imigrasi, karantina, dan sistem keamanan yang memadai.
Menurut dia, untuk memajukan wilayah perbatasan tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik. Pemerintah perlu fokus pada pembangunan perekonomian lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sangat krusial. Berdasarkan rencana Induk (INDU), BNPP telah menetapkan lokasi-lokasi prioritas di perbatasan, dengan pendekatan berbasis kecamatan. (kn-2)
