TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menanggapi positif instruksi Presiden Prabowo Subianto berkaitan efisiensi anggaran yang dikeluarkan bagi instansi pemerintah di seluruh Indonesia.
Salah satu arahan utama dari Presiden, mengurangi pemborosan dalam kegiatan seminar, pertemuan, dan perjalanan dinas. Yang selama ini kerap memakan anggaran negara. Instruksi tersebut juga menyarankan, agar kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan tempat di luar fasilitas pemerintahan. Seperti seminar atau pelatihan, bisa dilaksanakan menggunakan fasilitas milik pemerintah daerah.
Gubernur menegaskan, pentingnya mendukung langkah efisiensi anggaran ini demi kesejahteraan dan kemajuan daerah. Ia bahkan memberikan contoh konkret, salah satunya penggunaan fasilitas kantor pemerintah untuk kegiatan seminar, yang sebelumnya sering dilakukan di hotel-hotel.
“Kita harus mendukung itu. Misalnya seminar-seminar yang tidak perlu diadakan di hotel, lebih baik dilaksanakan di kantor saja. Kita punya fasilitas kantor yang cukup memadai. Itu bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan-kegiatan semacam ini,” ujarnya, Selasa (17/12).
Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menekan pengeluaran daerah. Tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara yang lebih transparan dan efisien. Sebagai daerah yang baru berkembang dan masih memerlukan banyak pembangunan infrastruktur dan fasilitas public. Kaltara sangat membutuhkan pengelolaan anggaran yang cermat dan bijaksana.
“Efisiensi ini seharusnya menjadi budaya yang diterapkan di seluruh lapisan pemerintahan, dimulai dari tingkatan yang paling dasar,” kata dia.
Selain itu, efisiensi harus terlihat dalam hal perjalanan dinas. Gubernur mengingatkan agar perjalanan dinas yang tidak mendesak dapat ditunda atau dikelola dengan lebih bijak. Sehingga anggaran yang tersedia bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih urgent dan mendesak.
Sebagai contoh, perjalanan dinas yang biasanya melibatkan akomodasi mewah atau transportasi mahal. Bisa disesuaikan kebutuhan yang lebih sederhana dan sesuai kapasitas anggaran daerah.
“Perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak sebaiknya bisa dikurangi. Kita harus memikirkan anggaran daerah dengan baik. Karena itu adalah uang rakyat. Lebih baik kita gunakan untuk kepentingan publik yang lebih besar,” tegasnya.
Menurutnya, pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam upaya efisiensi ini. Ia menyarankan, agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat harus didukung dengan kebijakan yang sejalan di tingkat daerah. Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik yang harus tetap berjalan dengan baik.
Efisiensi anggaran ini juga menjadi momentum bagi Kaltara untuk semakin memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Pemerintah daerah diharapkan bisa menemukan solusi kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Tanpa harus bergantung pada fasilitas yang memerlukan biaya besar. (kn-2)
