TANJUNG SELOR – Dalam menghadapi perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Polda Kaltara melaksanakan gelar pasukan Operasi Lilin Kayan 2024, di Lapangan Apel Mapolda Kaltara, Jumat (20/12).
Gelar pasukan ini merupakan bentuk komitmen tugas, untuk mengecek kesiapan personel maupun sarpras dalam pengamanan Nataru. Bersamaan dengan pengamanan sisa tahapan pilkada serentak, sehingga seluruhnya dapat berjalan aman, tertib dan lancar.
Operasi Lilin Kayan 2024 akan berlangsung selama 13 hari, mulai 21 Desember 2024-2 Januari 2025. Dikatakan Wakapolda Kaltara Brigjen Pol Soeseno Noerhandoko, ini merupakan operasi terpusat dengan melibatkan 141.605 personel gabungan. Terdiri dari 75.447 personel Polri, 13.826 prajurit TNI dan 52.332 personel instansi terkait.
“Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 21 dan 28 Desember. Sedangkan puncak arus balik diprediksi pada 29 Desember 2024,” jelas Wakapolda.
Diharapkan dapat mewaspadai berbagai potensi kerawanan, baik pada jalur penyeberangan, serta kepadatan penumpang pada transportasi umum hingga kepadatan di lokasi wisata.
“Saya ingin tekankan kembali, keberhasilan pengamanan Nataru merupakan tanggungjawab kita bersama. Tingkatkan soliditas dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas, karena hal itu merupakan kunci utama kesuksesan penyelenggaraan operasi,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqro Ramadhan mewakil Gubernur Kaltara hadiri gelar pasukan tersebut. Menurut dia, gelar pasukan ini wujud komitmen dalam memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana pengamanan Nataru.
“Potensi pergerakan masyarakat selama libur Nataru meningkat 2,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian utama dalam pengaturan pengamanan di seluruh wilayah,” pesannya.
Dia juga menyebutkan, sebanyak 2.794 posko telah dibangun di seluruh Indonesia. Meliputi 1.852 pos pengamanan, 735 pos pelayanan, dan 207 pos terpadu. Pos-pos ini ditujukan mengamankan 61.452 objek vital. Termasuk gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat wisata, dan lokasi perayaan Tahun Baru.
“Kami berharap pos-pos ini mampu memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal bagi masyarakat. Mari kita antisipasi berbagai potensi kerawanan, baik di arteri, penyeberangan, maupun lokasi wisata yang diperkirakan akan dipadati pengunjung,” ungkapnya.
Pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Pemerintah provinsi akan terus memantau pelaksanaan operasi ini, termasuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai potensi kerawanan yang mungkin terjadi.
“Kami mengajak masyarakat untuk turut menjaga suasana yang kondusif dan mendukung upaya pengamanan ini demi kenyamanan bersama,” harapnya.
Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik, Polri bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait telah menerbitkan surat keputusan bersama. Kebijakan ini mencakup pembatasan operasional angkutan barang, rekayasa lalu lintas, pengaturan penyeberangan laut, sistem delaying, dan buffer zone.
Selain itu, keamanan ibadah juga menjadi fokus utama. Setiap tempat ibadah akan disterilisasi untuk mencegah potensi ancaman teror. “Pastikan sterilisasi berjalan optimal, lakukan deteksi dini, dan cegah aksi teror yang dapat mengganggu keamanan. Libatkan organisasi keagamaan agar semangat toleransi terus terjaga,” tegasnya. (kn-2)
