TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan berkomitmen mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wakilnya Gibran Rakabumi Raka.
Bahkan pemda telah mengalokasikan anggaran melalui APBD 2025 sebesar Rp 30 miliar. Presiden pun telah mengumumkan untuk anggaran makan bergizi gratis yang sebelumnya Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per anak dan ibu hamil. Menanggapi hal tersebut, diakui Bupati Bulungan Syarwani, secara detail teknis belum ada acuannya di daerah.
“Tapi kita sudah komunikasikan melalui Forkopimda, karena sebelum berjalannya program ini harus ada payung hukumnya. Termasuk melibatkan berbagai unsur baik badan gizi nasional dan pihak lainya,” ungkap bupati, belum lama ini.
Dijelaskan, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya menanggung Rp 10.000. Namun, dengan melihat realitas indeks kemahalan harga di Bulungan angka tersebut sangat tidak terjangkau.
“Pasti harus ada subsidi (tambahan) yang diberikan oleh APBD Bulungan, agar memenuhi standar gizi yang dibutuhkan anak-anak kita,” terangnya.
Menurut bupati, berkaitan dengan Indeks kemahalan harga, masing-masing daerah tentu berbeda. Misalkan di kecamatan di Hulu Sungai Kayan, angka yang ideal harus dihitung secara cermat.
Namun, bupati memastikan akan mendukung program Pemerintah Pusat tersebut dengan mensubdisi dari APBD Bulungan. Dari laporan yang disampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan tidak kurang dari 37 ribu anak yang harus dilayani makan bergizi gratis.
“Banyak pihak yang terlibat dalam program ini, bukan sekedar bagaimana pasokan makanannya. Aspek pemenuhan gizi, kebersihan sarana yang digunakan pasti ada tim yang dibentuk. Bukan hanya dari internal pemda, termasuk TNI/Polri juga bersama bergerak mensukseskan program ini,” tuturnya.
Sejauh ini ada beberapa wilayah di Indonesia yang telah melakukan ujicoba program makan bergizi gratis yang secara resmi dijalankan pada tahun 2025.
“Kita komitmen siap inline (sejalan) dengan program yang diarahkkan Pemerintah Pusat terkait pemberian makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil ini,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bappeda-Litbang Bulungan Iwan Sugianta mengungkapkan, miliaran anggaran itu akan dikelola oleh Disdikbud Bulungan sebagai dinas terkait pengelolaan program tersebut.
Program MBG di Bulungan nantinya akan bekerjasama dengan pihak Kodim 0903/Bulungan dalam pengelolaannya. “Secara teknis akan kerja sama dengan Kodim. Meski telah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah, tapi diperkirakan tidak cukup untuk setahun,” jelasnya, Senin (6/1) lalu.
Mengingat, anggaran Rp 10 ribu per porsi yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sulit untuk diterapkan di Bulungan. Apabila menu makanan dipaksakan dengan harga Rp 10 ribu per porsi, dikhawatirkan tidak memenuhi standar gizi.
“Estimasi harga kita di sini (Bulungan) untuk satu porsinya bisa Rp 25 ribu. Jika hanya Rp 10 ribu sulit terpenuhi. Dikarenakan harga bahan pokok di sini berbeda dengan harga yang ada di Pulau Jawa,” ungkapnya.
Sehingga, hampir dipastikan jika alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam realisasi program MBG ini tidak akan cukup apabila hanya Rp 30 miliar saja. Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sekitar Rp 200 miliar setiap tahun.
Di lain pihak, Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin mengaku masih menunggu arahan dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan MBG di tahun ini. Pihaknya belum melakukan penyusunan skema realisasi program tersebut, lantaran belum menerima juknis dari kementerian terkait.
“Kami belum tahu ini kapan bisa dimulai. Kami baru dengar Nunukan sudah memulai duluan. Kami masih menunggu juknis dulu,” tuturnya.
Meski begitu, pelaksanaan MBG di Bumi Tenguyun-sebutan lain Bulungan akan terealisasi. Tidak hanya dilakukan untuk anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. (kn-2)
