TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat total aset yang dimiliki mencapai Rp 9 triliun. Namun, angka ini belum final dan diperkirakan akan bertambah setelah dilakukan penghitungan dan audit yang lebih mendetail.
Proses pelaporan neraca masih berlangsung dan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan keluar pada Maret mendatang. “Bisa saja bertambah, namun kita tunggu setelah dihitung dan diaudit,” jelas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto, belum lama ini.
Denny menyatakan, penambahan aset akan terjadi seiring dengan meningkatnya belanja modal yang direncanakan dalam program-program pemerintah. Aset yang dimiliki terdiri dari berbagai kategori, seperti tanah, bangunan, dan jalan. Dengan adanya program yang direncanakan untuk tahun 2024, optimis nilai aset akan bertambah.
Sebagian besar aset yang dimiliki Pemprov Kaltara adalah aset tidak bergerak, yang nilainya cenderung stabil dan tidak mengalami penyusutan. “Kita harus memaksimalkan penggunaan dan pemeliharaan aset yang ada sebelum berfokus pada pengadaan aset bergerak,” tuturnya.
Saat ini, BKAD Kaltara juga tengah melakukan penatausahaan terhadap puluhan bidang tanah untuk disertifikatkan. Denny mengungkapkan, progres sertifikasi telah mencapai 45 persen dan menargetkan penyelesaian seluruh sertifikat dalam waktu dekat.
“Kami berharap semua bidang tanah dapat memiliki legalitas yang jelas sebagai upaya pengamanan aset secara hukum,” jelasnya.
Dengan total aset yang mencapai Rp 9 triliun dan potensi penambahan yang signifikan, Pemprov Kaltara berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. (kn-2)
