TANJUNG SELOR – Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggaran untuk program MBG disiapkan, meskipun pelaksanaannya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah Pusat. “Karena ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), belanja untuk perangkat daerah yang melaksanakan program ini belum tersedia. Jadi, kami mengantisipasi dengan menaruh anggaran dalam pos belanja tidak terduga,” terang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto, Minggu (19/1).
Untuk anggaran sementara yang disiapkan sekitar Rp 30 miliar di pos belanja tidak terduga. Sebagai langkah awal sambil menunggu penjelasan lebih lanjut, terkait alokasi dan pelaksanaan dari Pemerintah Pusat.
“Ini sesuai kewenangan daerah kami, untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB,” sebutnya.
Menurut Denny, meskipun anggaran telah disiapkan hingga kini belum ada petunjuk operasional dari Pemerintah Pusat mengenai pelaksanaan teknis program ini. Pemprov Kaltara masih menunggu keputusan dari pusat mengenai OPD mana yang akan menangani program ini.
“Apakah nanti melalui pengelolaan langsung atau dengan sistem lain. Ini yang masih kita tunggu dari pusat,” jelasnya.
Sampai saat ini, pemerintah daerah masih belum menerima informasi terkait pembagian anggaran dari APBN yang akan diterima. Pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai anggaran MBG dari APBN.
“Untuk sementara ini, kami hanya menganggarkan dari APBD,” imbuhnya.
Meskipun program belum berjalan, langkah penganggaran di pos belanja tidak terduga menjadi upaya untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran. Pemprov Kaltara berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat, agar program ini dapat segera dilaksanakan dengan efektif. (kn-2)
