TANJUNG SELOR – Dengan adanya program 3 juta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki akses lebih baik terhadap hunian yang layak.
Pemerintah daerah berkomitmen mendukung pelaksanaan program ini dan memastikan semua pihak terlibat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai langkah awal, daerah kini menunggu arahan dan juknis dari Pemerintah Pusat untuk memulai implementasi program secara efektif.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Bulungan Andriani mengungkapkan, saat ini pemerintah daerah menunggu instruksi dan petunjuk teknis (juknis) dari Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan MBR yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Ia menjelaskan, berdasarkan arahan dari tiga menteri, setiap daerah diminta untuk menyusun rencana pelaksanaan program ini.
“Kepala daerah diharapkan dapat melaksanakan program ini, meskipun rincian teknisnya masih belum sepenuhnya jelas,” ujarnya, Minggu (25/1).
Menurut dia, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, termasuk kontribusi terhadap pajak penghasilan dan retribusi yang mungkin akan dikenakan. Dalam konteks program MBR, Andriani menekankan fokus utama pada ukuran rumah, bukan hanya material yang digunakan.
“Rumah yang dibangun untuk MBR harus memenuhi standar ukuran tertentu. Meskipun bahan bangunan seperti kayu mungkin sulit didapat,” ungkapnya.
Penggunaan beton menjadi pilihan yang lebih realistis untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Di Bulungan, sudah ada sekitar 48 pengembang yang siap berkontribusi dalam program ini. Andriani menyebutkan, beberapa pengembang memiliki lebih dari satu lokasi proyek.
“Kami terus berkoordinasi dengan para pengembang untuk memastikan pembangunan rumah MBR dapat berjalan sesuai rencana,” harap dia.
Program 3 juta rumah ini diupayakan dapat terlaksana dengan baik. Apalagi, ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian. Pemerintah daerah juga akan mempercepat proses perizinan, ketika seluruh persyaratan sudah lengkap. Andriani optimis program ini akan memberikan dampak positif, bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Bulungan dan sekitarnya. (kn-2)
