TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti penataan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, karena banyaknya keluhan dari masyarakat.
Bahkan, Komisi III DPRD Kaltara telah meninjau pelabuhan tersebut. Alhasil, berbagai masalah terkait ketertiban, kebersihan, dan fasilitas pelabuhan perlu dibenahi. “Keluhan masyarakat mencakup banyak aspek, mulai dari kebersihan hingga kondisi toilet yang tidak memadai. Selain itu, parkir yang semerawut juga menjadi perhatian,” terang Anggota DPRD Kaltara Yancong, Selasa (4/2).
Ia menegaskan, pengelola pelabuhan harus memberikan pelayanan terbaik untuk menciptakan kenyamanan bagi pengguna jasa. Komisi III DPRD Kaltara memberikan waktu dua bulan kepada pengelola pelabuhan untuk melakukan perbaikan. Jika tidak ada perubahan signifikan. Maka DPRD akan mengambil langkah lebih lanjut dengan memasukkan masalah ini dalam rapat dan meminta Gubernur Kaltara mengevaluasi pengelolaan pelabuhan.
“Jika pengelola tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kita perlu mempertimbangkan opsi untuk bekerjasama dengan pihak swasta, dalam pengelolaan pelabuhan. Atau bisa dikatakan menggunakan pihak ketiga,” tegas Yancong.
Sebagai Ketua Fraksi Gerindra, ia berkomitmen memastikan pelayanan publik yang optimal selama masa kepemimpinan Gerindra di Kaltara. Sejumlah pihak merasa kecewa. Sebab pemerintah yang dinilai kurang serius dalam mengurus pelayanan publik di pelabuhan.
“Masalah ini sudah berulang kali dibahas sejak status Pelabuhan Distribusi beralih dari tarakan ke kempot. Kami merasa pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup,” ujarnya.
Ia berharap agar evaluasi terhadap pengelola pelabuhan dapat dilakukan secara menyeluruh. Termasuk penilaian terhadap jabatan-jabatan terkait. “Kita perlu memastikan semua aspek pelayanan di pelabuhan diperhatikan demi kepentingan masyarakat luas. Diharapkan, pengelolaan pelabuhan dapat segera ditata ulang. Agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan,” harapnya. (kn-2)
