TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kaltara melakukan pertemuan, membahas berbagai isu strategis terkait pendidikan agama dan pengembangan madrasah di wilayah Kaltara.
Kepala Kanwil Kemenag Kaltara Taufik Rahman memaparkan beberapa poin utama, termasuk revisi Perda Gubernur Kaltara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Revisi ini bertujuan lebih mengakomodasi pendidikan agama di Kaltara. Selain itu, disampaikan juga usulan Perda Fasilitas Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Untuk memperkuat dukungan terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
“Ini progres beberapa proyek strategis, seperti pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bulungan dan pengembangan Madrasah Terpadu Nunukan. Kita paparkan secara jelas,” ungkapnya saat dikonfirmasi media ini, Kamis (27/2).
Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi mengenai kebutuhan lahan untuk pembangunan IAIN Bulungan. Saat ini, tersedia lahan seluas 10 hektare. Namun regulasi mensyaratkan minimal 30 hektare.
“Kemenag Kaltara berharap DPRD Kaltara dapat memfasilitasi intervensi dengan pemerintah daerah terkait pembebasan lahan,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menegaskan komitmennya mengawal dan mencari solusi atas persoalan lahan tersebut. Salah satu opsi yang akan dikaji, kemungkinan pengalihan lahan di luar Kota Tanjung Selor. Namun tetap berada di Kabupaten Bulungan.
Ia menyarankan agar pembangunan dilakukan bertahap dengan memanfaatkan lahan yang sudah tersedia. “DPRD juga akan menindaklanjuti usulan pertemuan antara Gubernur Kaltara dengan Menteri Agama. Mengingat Menag dijadwalkan berkunjung ke Nunukan pada pertengahan bulan Ramadan. Selain itu, terkait penerbitan Sertifikat Halal bagi UMKM di Kaltara dan fasilitas pendidikan agama bagi umat non-Muslim,” jelasnya.
Pihaknya akan membawa hasil audiensi ke pembahasan internal DPRD dan berupaya memberikan solusi terbaik. Bagi pengembangan pendidikan keagamaan di Kaltara. “Kami akan mengawal semua usulan ini demi kesejahteraan masyarakat Kaltara. Khususnya dalam bidang pendidikan dan keagamaan,” pungkasnya. (kn-2)
