TANJUNG SELOR – Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar High-Level Meeting Konsolidasi Program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025.
Ini diselenggarakan menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi fluktuasi harga di masa perayaan. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, pelaksanaan konsolidasi ini guna menegaskan pentingnya kolaborasi antara TPID dan TP2DD. Dalam menurunkan inflasi ke level yang rendah dan stabil.
Sinergi antara akan terus diperkuat melalui koordinasi intensif antar instansi dan pemangku kepentingan. “Kerja sama ini sangat vital, agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjaga kestabilan harga. Tetapi juga mempercepat transformasi digital layanan publik,” ujarnya, Rabu (5/3).
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di Provinsi Kalimantan Utara pada Februari 2025 tercatat mengalami deflasi -0,49% (YoY). Deflasi tersebut sebagian besar diakibatkan diskon tarif listrik yang berlaku pada Januari–Februari 2025.
Meski demikian, periode Ramadan dan Idulfitri historisnya menunjukkan tren kenaikan harga komoditas utama. Seperti makanan, minuman, tembakau, serta komoditas persistensi.
“Pemerintah juga mencermati potensi gangguan distribusi, misalnya di Pelabuhan Malundung, yang dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan,” terangnya.
Dalam mengatasi tantangan inflasi, beberapa strategi telah dirumuskan, antara lain Gerakan Pasar Murah (GPM) dan sidak pasar. Dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan stok dan menjaga keterjangkauan harga. Kemudian, Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Upaya kolektif antar daerah untuk mempertahankan ketahanan pangan dan stabilitas harga dalam jangka menengah. TPID yang telah dibentuk berdasarkan keputusan gubernur, harus menjalankan tugas sesuai kewenangan yang ditetapkan. Serta terus menjalin komunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan.
Bukan hanya itu, transformasi digital menjadi pilar utama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendukung penuh peran TP2DD untuk mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital. Inovasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah, diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan pendapatan asli daerah (PAD). Tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Peningkatan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan transaksi ekonomi digital yang inklusif,” ujarnya.
Gubernur pun meminta seluruh anggota TP2DD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan mempersiapkan diri untuk menghadapi ajang kompetisi Championship TP2DD 2025. Evaluasi berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II 2024 menunjukkan seluruh wilayah di Kalimantan Utara telah masuk dalam kategori digital.
Namun, target peningkatan digitalisasi harus terus digenjot. Agar inovasi dan integrasi digital semakin merata di semua sektor pemerintahan. “High-Level Meeting ini menjadi momentum penting untuk menyamakan visi dan misi seluruh pihak terkait. Demi mewujudkan Kalimantan Utara yang lebih maju, makmur, dan berkelanjutan,” harapnya. (kn-2)
