TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang memaparkan arah pembangunan provinsi lima tahun ke depan, saat Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun 2025, Selasa (4/3) lalu.
Gubernur menegaskan komitmennya, untuk mempercepat transformasi dan pembangunan berkelanjutan di Kaltara. Delapan misi utama akan menjadi fokus pembangunan daerah.
Misi-misi tersebut mencakup transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan, transformasi ekonomi yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif. Serta penguatan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pembangunan juga diarahkan pada ketahanan sosial budaya dan ekologi, pemerataan pembangunan wilayah, pengembangan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan. Termasuk kesinambungan pembangunan guna mendukung visi nasional Indonesia Emas 2045,” terangnya, Selasa (4/3) lalu.
Ia mengapresiasi dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pembangunan Kaltara harus menjadi tanggung jawab bersama tanpa terhambat perbedaan politik.
“Kita telah melewati proses demokrasi dengan damai. Kini saatnya bersatu dan melangkah maju untuk mewujudkan Kalimantan Utara yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera,” pesannya.
Gubernur menilai, posisi strategis Kaltara sebagai wilayah perbatasan yang berpotensi menjadi pusat perdagangan internasional, serta lumbung energi dan pangan nasional. Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan berbasis potensi daerah. Zainal mengatakan, klaborasi antara Pemerintah Pusat dan daerah harus diperkuat. Sejalan dengan visi nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, akademisi, dan legislatif, untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Pasalnya, sinergi dan inovasi menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan. “Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif semua pihak. Kita harus bekerja cerdas, inovatif, dan berintegritas untuk memberikan dampak nyata bagi rakyat,” ungkapnya.
Ia juga memastikan periode kepemimpinan 2025-2030 akan menjadi era percepatan transformasi dan kolaborasi. Pemerintah daerah akan fokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menjadikan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai fondasi utama. (kn-2)
