TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala menegaskan, pentingnya pembagian tugas antara pejabat eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Menurutnya, masing-masing pejabat memiliki peran yang telah diatur oleh undang-undang dan harus menjalankan tugas secara optimal. “Saya selaku Wakil Gubernur, bertugas sebagai pendamping, yang harus mengawasi dan mengontrol berbagai program yang sudah disetujui. Sementara tugas utama merupakan wewenang Pak Gubernur. Semua sudah diatur dalam undang-undang, jadi pembagian tugasnya jelas,” ujarnya, Rabu (5/3) lalu.
Dalam mengemban tugas mendampingi Zainal Arifin Paliwang, Ingkong Ala mengatakan salah satu fokus utama ke depan mengawasi pelaksanaan program-program yang telah disetujui. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan kemampuan daerah.
“Kita juga sangat mengharapkan perhatian dari Pemerintah Pusat. Meskipun anggaran APBD kita terbatas. Kami terus menginformasikan dan berupaya membangun perbatasan melalui sinergi antar instansi,” terangnya.
Dalam konteks pembangunan, di sisi kota telah banyak digalakkan peningkatan kualitas sumber daya melalui pengembangan industri dan digitalisasi. Namun, di wilayah perbatasan, masalah utama yang masih perlu diatasi persoalan infrastruktur.
“Di daerah, prioritasnya memang infrastruktur. Walaupun beberapa ruang bisa beroperasi dengan sendirinya, kebutuhan dasar seperti perbaikan aspal dan fasilitas pendukung masih sangat penting. Agar kendaraan berat dapat melintas dengan nyaman,” ujarnya.
Isu-isu infrastruktur telah menjadi bahan pembahasan sejak ia masih menjabat sebagai anggota DPRD Kaltara. Meskipun penyelesaiannya belum mencapai sepenuhnya. “Pengalaman yang saya dapatkan menunjukkan masih banyak hal yang harus ditangani. Meskipun beberapa permasalahan sudah diangkat, penyelesaiannya masih akan dilakukan secara bertahap,” tuturnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk bekerjasama dan secara perlahan mengatasi setiap tantangan yang ada. (kn-2)
