TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) melaksanakan audiensi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara.
Peran strategis BPKP dalam mendukung kebijakan pembangunan yang optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan oleh BPKP Kaltara, merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
“Saya mengingatkan seluruh jajaran pemerintah di daerah harus melihat BPKP sebagai mitra strategis, bukan sebagai instansi yang harus dihindari. Melalui pengawasan internal yang efektif, kita dapat memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Senin (10/3) lalu.
Ia menekankan pentingnya peran BPKP, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas menyelenggarakan urusan pengawasan keuangan dan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Menurutnya, fungsi BPKP tidak hanya sebatas pengawasan. Melainkan juga memberikan bimbingan teknis untuk peningkatan tata kelola pemerintahan.
“Dalam paparan agenda prioritas tahun 2025, BPKP Kaltara telah merumuskan tujuh agenda utama,” kata dia.
Ia menyebutkan sejumlah agenda utama, evaluasi kualitas perencanaan dan penganggaran daerah yang di mana menjamin setiap kebijakan dan anggaran disusun dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas tinggi. Evaluasi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas guna menjamin tersedianya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas keuangan pemerintah dan pengelolaan aset daerah, untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan aset daerah secara optimal.
“Ada lagi terkait peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industry. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM, koperasi, dan tenaga kerja. Keterjangkauan dan ketersediaan pangan guna menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi dalam
Membangun sistem pemerintahan yang lebih baik dengan mitigasi risiko penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang,” tuturnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, BPKP, hingga sektor swasta, untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pengawasan serta pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan sinergi yang solid, kita akan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi pondasi bagi pembangunan Kalimantan Utara yang lebih maju, makmur, dan sejahtera,” terangnya. (kn-2)
