TANJUNG SELOR – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi menegaskan, kondisi perbatasan Kaltara memerlukan perhatian serius dan dukungan langsung dari Pemerintah Pusat.
Dalam beberapa kesempatan, beliau menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi di wilayah perbatasan. Serta perlunya upaya terpadu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Ferdy, perbatasan Kaltara yang mencakup 22 kecamatan di dua kabupaten atau hampir 48 persen wilayah provinsi, secara geografis sangat luas dan kompleks.
“Masalah perbatasan itu juga merupakan kewenangan pusat. Kabupaten atau provinsi saja tidak cukup untuk menanganinya. Perlu ada campur tangan dan perhatian langsung dari pusat karena inilah pintu gerbang negara kita,” tegasnya, Rabu (19/3).
Badan Pengelola Perbatasan Kaltara telah melakukan berbagai upaya, termasuk koordinasi dengan beberapa kementerian, untuk menyampaikan permasalahan perbatasan. Namun, pada intinya, perhatian dari tingkat pusat masih belum maksimal.
Untuk percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, Ferdy menekankan pentingnya integrasi antar program, yang tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Kita harus punya program khusus yang terintegrasi, mirip dengan konsep otonomi khusus di Papua. Meskipun bukan berarti semua fasilitas akan diberikan secara menyeluruh. Namun minimal kita mulai dengan pemekaran wilayah dan penguatan dua kabupaten strategis seperti Apau Kayan dan Krayan,” jelasnya.
Ia menggarisbawahi pentingnya pembangunan infrastruktur yang menghubungkan perbatasan dengan ibu kota kabupaten atau provinsi.
“Jika jalur akses sudah terintegrasi dengan baik, baru kita bisa membangun infrastruktur yang mendukung. Seperti pasar, pemukiman, dan fasilitas distribusi. Tanpa konektivitas yang memadai, pembangunan akan terhambat,” tambahnya.
Dalam upayanya memperjuangkan perhatian dari pemerintah pusat, Ferdy menyampaikan program-program tersebut telah disusun dengan baik dan telah dipresentasikan di forum-forum nasional bersama sejumlah lembaga seperti BRIN, DPR RI, DPD dan lainnya.
“Presentasi kami mendapat respon yang positif. Namun, untuk merealisasikan program tersebut, sekarang kita butuh action planning yang konkret dan dukungan penuh dari pusat,” ujarnya.
Kondisi perbatasan yang masih terisolasi menjadi kendala serius dalam mempercepat pembangunan. Terutama dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal dan menyediakan akses terhadap kebutuhan pokok. Dukungan pusat diharapkan dapat membuka alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung integrasi wilayah perbatasan agar pembangunan tidak berjalan secara terfragmentasi.
“Kita berharap, kondisi perbatasan Kaltara dapat segera membaik, sehingga mendukung tumbuh kembangnya ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (kn-2)
