TANJUNG SELOR – Forum konsultasi publik untuk rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2025–2029, dilaksanakan sebagai bagian dari proses partisipatif penyusunan pembangunan lima tahun ke depan.
Berbagai poin penting yang menjadi landasan penyusunan RPJMD tersebut. Dikatakan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, konsultasi publik merupakan wadah untuk menjaring aspirasi, kritik, dan saran dari seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan akademisi, pelaku usaha, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat sipil menjadi bukti komitmen. Untuk menyusun perencanaan yang mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Kalimantan Utara.
“Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan perencanaan daerah harus dilakukan secara partisipatif, terintegrasi, dan sejalan dengan arah kebijakan nasional. RPJMD tak hanya menjadi dokumen teknis. Melainkan kompas arah pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” terangnya, Kamis (10/4).
Sesuai visi pembangunan Kalimantan Utara, yakni terwujudnya fondasi transformasi yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Visi ini menjadi dasar bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Terdapat 8 misi strategis sebagai arah kebijakan utama. Mencakup mewujudkan transformasi sosial yang inklusif berkeadilan.
Kemudian, mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan. Mewujudkan transformasi tata kelola yang kolaboratif dan inovatif. Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan NKRI. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Lalu, memantapkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan. Memantapkan sarana dan prasarana berkualitas serta ramah lingkungan. “Terakhir, mewujudkan kesinambungan pembangunan Kalimantan Utara untuk mengawal Indonesia Emas,” ujarnya.
Menurut Ingkong, pentingnya membangun di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Baik di kawasan perbatasan, pesisir, pantai, maupun daratan, agar pembangunan bisa dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM menjadi fokus penting.
Pemerintah berharap anak-anak Kaltara dapat tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing secara global melalui pembangunan yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
“Pemerintah menekankan agar setiap program pembangunan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan demi masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Sebagai tetangga Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Utara diharapkan aktif mengambil peran strategis. Sehingga munculnya berbagai peluang pembangunan dapat dimaksimalkan untuk kemajuan daerah. Penyusunan RPJMD diharapkan dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, dan terukur.
Forum konsultasi publik ini merupakan sarana untuk memastikan rencana pembangunan benar-benar mencerminkan kondisi, potensi, dan aspirasi masyarakat.
Wagub menambahkan, melalui proses konsultasi ini, tersusun pemahaman bersama yang solid terkait arah pembangunan Kalimantan Utara untuk lima tahun ke depan. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan RPJMD tak hanya menjadi dokumen perencanaan. Tetapi juga pedoman pelaksanaan pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan secara merata. (kn-2)
