TANJUNG SELOR – Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I tahun 2025 mengalami penurunan, dibandingkan target yang telah ditetapkan.
Target triwulan I seharusnya mencapai 25 persen dari total target PAD. Namun nyatanya, hanya tercatat mencapai 14 persen menyisakan kekurangan 11 persen. Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo menyatakan, penurunan realisasi PAD ini disebabkan oleh beberapa faktor.
“Kita harus memenuhi kekurangan 11 persen di triwulan I,” ujarnya, Senin (14/4).
Salah satu penyebab utama turunnya PAD, yakni perubahan tarif insentif fiskal yang diterapkan sejak tahun 2024. Sebelumnya, tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 1,5 persen telah diturunkan menjadi 1,2 persen. Pada tahun ini dikurangi menjadi 0,8 persen. Pengurangan tarif tersebut menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan. Sehingga target yang semula Rp 105 miliar harus dikoreksi menjadi Rp 70 miliar, yakni penurunan 33 persen.
Perubahan tarif juga terjadi pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dari tarif semula 15 persen dan kemudian turun menjadi 10 persen. Kini mencapai 0,8 persen. “Perubahan tarif ini membuat target penerimaan PAD tidak tercapai karena perhitungan ulang harus dilakukan,” jelasnya.
Selain itu, terdapat faktor eksternal lain yang turut memengaruhi, yakni adanya deflasi dan menurunnya daya beli masyarakat. Momen perayaan hari Idulfitri juga berkontribusi, karena pembayaran pajak pada periode tersebut tidak sepenuhnya menjadi prioritas bagi masyarakat.
“Tak hanya itu, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang biasanya menjadi penyumbang terbesar penerimaan PAD hampir menyumbang 50 persen. Akan tetapi, tercatat mengalami penurunan 4 persen di triwulan I ini. Terjadinya penurunan pendapatan, semakin menurunkan target pencapaian PAD secara keseluruhan,” ungkapnya.
Langkah-langkah strategis dan koordinasi intensif antar instansi menjadi kunci untuk mengatasi penurunan penerimaan daerah, yang disebabkan oleh perubahan tarif dan kondisi ekonomi eksternal. (kn-2)
