TANJUNG SELOR – Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Utara pada Maret 2025 tercatat 115,44 persen, mengalami penurunan 1,51 persen dibanding Februari 2025 yang berada di angka 117,20 persen.
Penurunan ini mengindikasikan daya beli petani di wilayah perdesaan Kaltara melemah. Seiring harga yang mereka terima tumbuh lebih lambat dibandingkan biaya yang dikeluarkan. “Pada Maret 2025, kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) hanya 0,13 persen. Sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik 1,66 persen. Kondisi ini menekan rasio daya tukar petani,” ungkap Kepala BPS Kaltara Mas’ud Rifai, Jumat (18/4).
Setiap subsektor agraria di Kaltara turut mencatat penurunan NTP, Tanaman Pangan (NTPP) 102,49 persen turun 1,96 persen. Hortikultura (NTPH) 102,97 persen turun 1,37 persen. Perkebunan Rakyat (NTPR) 199,29 persen turun 0,91 persen. Kemudian untuk Peternakan (NTPT) 101,88 persen turun 0,90 persen, Perikanan (NTNP) 98,35 persen turun 1,75 persen.
Meskipun NTP turun, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) justru naik tipis 0,11 persen menjadi 119,69 persen. “Kenaikan ini didorong oleh peningkatan It dan stabilnya biaya investasi serta modal produksi,” terangnya.
Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di pedesaan Kalimantan Utara melonjak 2,24 persen, terutama pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang naik hingga 20,03 persen, menambah beban biaya hidup warga desa. Dari 38 provinsi, 20 mengalami penurunan NTP, termasuk Kalimantan Utara 1,51 persen.
Penurunan terdalam terjadi di Papua Barat Daya -5,50 persen, sedangkan Gorontalo mencatat kenaikan tertinggi +4,05 persen. Di Pulau Kalimantan, hanya tiga provinsi yang membukukan kenaikan NTP, Kalbar +1,14 persen, Kaltim +0,56 persen, dan Kalteng+0,29 persen.
Dengan tekanan kenaikan biaya hidup dan permodalan, BPS Kaltara merekomendasikan peningkatan efisiensi produksi dan diversifikasi komoditas untuk memperkuat daya beli petani. (kn-2)
