BALIKPAPAN – Usai audiensi di Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur menyepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk membuka dan memperbaiki jalan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sumalindo Lestari Jaya, yang menghubungkan wilayah Apau Kayan (Kaltara) dengan Mahakam Hulu (Kaltim).
Kesepakatan ini diharapkan mengakhiri ketergantungan masyarakat perbatasan pada pasokan dari Serawak, Malaysia, dan memperkuat nasionalisme di wilayah perbatasan. Dalam pertemuan yang diprakarsai Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud, kedua kepala daerah menyepakati alokasi anggaran awal Rp 28 miliar dari APBD Kaltim. Untuk pemeliharaan darurat, terutama menambal titik rawan longsor dan kerusakan parah.
“Yang terpenting jalan ini bisa dilewati dulu. Kami menyiapkan Rp 200 miliar untuk perbaikan lebih menyeluruh, dan berharap anggaran bisa bertambah hingga Rp 300 miliar,” ujar Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Minggu (27/4).
Pihaknya memastikan akan menuntaskan pengaspalan 22 kilometer ruas jalan di wilayah Kaltara sebelum Desember 2025. Selaras dengan pagu anggaran provinsi sebesar Rp 5 miliar. Koridor sepanjang 144 km ini terbagi atas 122 km di Kaltim dan 22 km di Kaltara, melintasi 88 km kawasan hutan.
Selama ini, masyarakat Apau Kayan terpaksa menempuh tiga minggu perjalanan untuk mencapai Mahakam Hulu. Dengan risiko kecelakaan tinggi akibat kondisi jalan yang sempit dan bergelombang.
“Perjuangan memberikan keadilan bagi masyarakat perbatasan kini menemukan titik terang. Dengan perbaikan jalan HGU, warga Apau Kayan tak lagi bergantung bahan pokok dari Serawak,” jelasnya.
Selain kolaborasi antardaerah, Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga bergabung dalam program ini. OIKN sepakat membiayai pembangunan jalan baru dari Bongan (Kutai Barat) ke Sotek, yang akan meningkatkan konektivitas lintas kabupaten. Dana proyek bersumber dari anggaran OIKN, Balai Jalan Nasional, dan APBD Kaltim, dengan target penyelesaian pada akhir 2026.
“Perbaikan dan pembukaan akses baru diharapkan dapat memperpendek waktu tempuh dan mengurangi biaya transportasi. Meningkatkan mobilitas ekonomi pengangkutan hasil pertanian, kehutanan, dan hasil hutan kayu. Menunjang pelayanan publik, seperti evakuasi darurat dan distribusi logistik bencana,” harapnya. (kn-2)
