TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) berupaya komitmen untuk menangani persoalan infrastruktur, khususnya akses jalan di wilayah perbatasan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan, yakni perubahan pola perawatan jalan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala. Menurutnya, pemerintah kini mulai memfokuskan upaya perbaikan pada titik-titik paling rusak. Terutama yang berubah menjadi kolam lumpur atau rawan amblas akibat dilintasi kendaraan berat.
“Kami ubah pola perawatan. Tidak lagi dari titik nol sampai sekian kilometer, tapi langsung ke titik-titik kritis yang rusak parah. Lumpurnya dibuang, ditimbun dengan tanah pilihan. Walau tidak sepenuhnya mulus, yang penting bisa dilalui kendaraan,” ujarnya, Rabu (30/4).
Pemprov menerapkan pendekatan lompat titik, dengan memperbaiki ruas-ruas jalan yang paling mengganggu akses terlebih dahulu. Terutama yang memutus jalur vital. Menurut data sementara, ada lebih dari 10 titik kerusakan dengan panjang bervariasi antara 20-100 meter.
“Kalau rusaknya 20 meter saja tapi bikin kendaraan tidak bisa lewat seharian, itu yang kami prioritaskan,” terangnya.
Ia juga menjelaskan, penyambungan aspal hanya dilakukan pada ruas jalan yang sudah memiliki agregat kuat. Sementara pada lokasi yang benar-benar masih berupa tanah, langkah awal penimbunan dan pemadatan. Agar tetap fungsional, meski belum diaspal sepenuhnya.
“Kecamatan yang jalannya belum punya agregat, ya kita pending dulu untuk aspalnya. Kita tangani dulu yang paling parah agar mobil bisa lewat,” jelasnya.
Dengan pendekatan baru ini, pemerintah berharap akses antarwilayah, terutama di kawasan perbatasan bisa tetap terbuka dan mobilitas masyarakat tidak terganggu. Terutama untuk distribusi logistik dan pelayanan kesehatan.
“Strategi ini juga menjadi langkah awal mengatasi keterisolasian, sebelum nantinya dilakukan peningkatan infrastruktur secara menyeluruh dan permanen,” bebernya.
Pola kerja baru yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi di lapangan menjadi harapan baru bagi masyarakat perbatasan Kaltara. Pemerintah memastikan, meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan, pelayanan dasar seperti akses jalan tetap menjadi prioritas utama. Demi mewujudkan keadilan pembangunan hingga ke pelosok negeri. (kn-2)
