Tak Abaikan Program Strategis Pusat

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen menjaga konektivitas anggaran, sekaligus menjalankan program prioritas nasional tanpa mengorbankan efisiensi belanja daerah.

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyampaikan, meski anggaran daerah tetap dievaluasi dan disesuaikan setiap triwulan. Pemprov tidak akan mengabaikan program strategis yang digulirkan Pemerintah Pusat.

“Kita akan terus melakukan korektivitas agar setiap rupiah APBD dipakai secara tepat. Namun, kita juga wajib menjalankan instruksi Presiden di daerah,” tegasnya, Rabu (30/4).

Baca Juga  Lembaga Kerjasama Tripartit Miliki Peran Strategis

Tiga program yang menjadi fokus pelaksanaan di Kaltara yakni Makan Bergizi Gratis. Dengan menyediakan paket pangan sehat bagi keluarga pra-sejahtera untuk menekan angka stunting dan malnutrisi. Sekolah Rakyat, pendirian vokasi dan literasi masyarakat. Lahan untuk satu Sekolah Rakyat telah siap di Kabupaten Bulungan.

Kemudian, Koperasi Merah Putih, berupa pembinaan dan permodalan koperasi berbasis komunitas di desa-desa terpencil.

Baca Juga  Belum Temukan Premanisme Berkedok Ormas

“Ketiga program tersebut, sepenuhnya selaras dengan visi ekonomi inklusif dan transparansi anggaran yang diusung provinsi,” ungkapnya.

Tanpa mengganggu efisiensi APBD, menjadi salah satu penegasannya. Menjawab kekhawatiran penambahan program nasional bisa membengkakkan belanja, ia memastikan efisiensi tidak mengganggu.

Perjalanan dinas pegawai bisa di efisiensi bukan program prioritas. Misalnya, maksimal tiga kali per tahun, dari sebelumnya rata-rata sepuluh kali. Rapat-rapat operasional yang dinilai tidak mendesak atau tidak menghasilkan kebijakan strategis dibatalkan.

Baca Juga  Jamin Keamanan dan Ketertiban, Kapolda Kaltara Bersama Forkopimda Patroli Malam Takbir

“Insya Allah, pemangkasan perjalanan dan rapat tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan program pusat. Justru ini memastikan alokasi dana bergeser ke hal-hal yang lebih produktif,” terangnya.

Dengan pendekatan ini, Pemprov Kaltara berharap mampu menjaga keseimbangan antara kewajiban nasional dan kemampuan fiskal daerah. Ini juga menjadi contoh bagi provinsi lain dalam memadukan akuntabilitas anggaran dan pelayanan publik yang maksimal. (kn-2)

Bagikan:

Berita Terkini