TANJUNG SELOR – Membangun wilayah perbatasan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan usaha ekstra, strategi terpadu, serta dukungan lintas sektor dan lintas pemerintah.
Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kalimantan Utara Ferdy Manurun Tanduklangi. Menurut dia, pembangunan perbatasan tidak cukup hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang sangat terbatas.
Wilayah-wilayah perbatasan yang terletak jauh di pelosok dan berbatasan langsung dengan negara tetangga memerlukan perhatian lebih. Terutama dalam membangun akses dan konektivitas.
“Kalau cuma mengandalkan APBD, tentu tidak cukup. Ini harus menjadi perhatian bersama. Apalagi yang kita bangun bukan sekadar pos batas atau infrastruktur fisik. Tapi bagaimana menciptakan integrasi wilayah dari perbatasan ke ibu kota kabupaten, bahkan ke ibu kota provinsi,” ujarnya, Senin (12/5).
Ia mencontohkan, keberadaan jalur transportasi yang memadai akan menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan kawasan perbatasan. Jalan yang menghubungkan desa perbatasan ke pusat kota akan membuka akses bagi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
“Kalau sudah ada jalur, barulah orang bisa membangun rumah karena semen bisa masuk. Mau beli beras pun bisa, karena ada pasar yang bisa diakses dari Malinau, Nunukan, atau pusat provinsi,” jelasnya.
Sebaliknya, jika wilayah tersebut terisolasi tanpa jalur penghubung, maka pembangunan akan sulit dilakukan. Ini bukan hanya soal membangun pos lintas batas negara (PLBN). Tetapi bagaimana menciptakan konektivitas ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Perbatasan merupakan pintu gerbang negara. Jika akses dan konektivitasnya baik, maka perbatasan bisa menjadi beranda depan yang kuat, bukan halaman belakang yang tertinggal.
Pemerintah Provinsi Kaltara saat ini telah menyusun pemetaan wilayah prioritas perbatasan yang membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar. Seperti jalan, listrik, jaringan komunikasi, air bersih, dan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Ferdy menegaskan, kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, melalui program Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, serta lembaga lainnya, sangat penting. Dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang maju dan setara dengan wilayah lain di Indonesia.
“Kalau kita bicara pembangunan perbatasan, kita bicara ketahanan negara. Dan untuk itu, tidak cukup bicara anggaran daerah, tapi harus jadi bagian dari komitmen nasional,” tuturnya. (kn-2)
