TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti sejumlah hal dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2024.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj Hamka menyebutkan sejumlah rekomendasi. Dalam rekomendasinya, DPRD Kaltara menekankan sejumlah catatan penting. Khususnya terkait pembangunan di wilayah perbatasan, pemerataan pendidikan, dan penguatan dukungan infrastruktur.
“Pembangunan jalan dan fasilitas pendidikan di 22 desa perbatasan belum mendapatkan perhatian maksimal. Kami mendorong Gubernur untuk berkoordinasi dengan Kementerian terkait. Agar bisa memperoleh anggaran tugas pembantuan dari pusat,” tegas Hamka, Selasa (27/5) lalu.
Salah satu sorotan utama, belum optimalnya program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan orang, yang dinilai belum mengakomodasi seluruh wilayah perbatasan. Pansus mendorong peningkatan alokasi dana baik dari APBD maupun APBN. Agar mobilitas dan distribusi logistik di daerah terpencil lebih terjamin. Dalam bidang pendidikan, Pansus juga menggarisbawahi perlunya peningkatan efektivitas program Beasiswa Kaltara Unggul.
“Beasiswa ini harus menyentuh lebih banyak mahasiswa dan pelajar dari keluarga kurang mampu dan berprestasi,” jelasnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, seperti di kawasan Apau Kayan, Bahau Hulu, dan Long Pujungan, juga menjadi perhatian. Akses jalan ke wilayah-wilayah ini belum termasuk dalam SK Jalan Provinsi. Sehingga memerlukan dorongan pendanaan dari pusat.
Terkait pembangunan simbol daerah, Pansus merekomendasikan agar pembangunan Gedung Kesultanan Bulungan dan Gedung DPRD Kaltara beserta lanskapnya diprioritaskan pada APBD Perubahan 2025 dan APBD Murni 2026.
“Dalam penguatan UMKM, DPRD menilai capaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih sangat rendah. Gubernur diminta mendorong OPD terkait agar lebih aktif memfasilitasi akses KUR bagi pelaku usaha mikro di Kalimantan Utara,” bebernya.
Rekomendasi lainnya, penambahan anggaran Badan Penghubung untuk layanan kedinasan dan pembangunan anjungan di TMII. Pengadaan asrama mahasiswa di Makassar, Malang, dan Jogyakarta. Efisiensi pembangunan Jalan Lingkar Tarakan (Juata Laut–Binalatung) tanpa pembangunan siring yang dinilai tidak efektif.
Dari sisi prosedural, Pansus telah melakukan kajian mendalam melalui rapat internal, koordinasi lintas OPD, serta monitoring lapangan ke berbagai kabupaten/kota. Namun, keterbatasan waktu dan akses menjadi kendala dalam menjangkau seluruh titik pelaksanaan kegiatan. DPRD Kaltara juga mendorong kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai strategi peningkatan PAD. Serta menyoroti pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD dr H Jusuf SK. (kn-2)
