POTENSI sumber daya alam Kalimantan Utara (Kaltara) sangat menarik minat investor asing. Sektor pengolahan hasil perikanan salah satu yang dilirik oleh investor Korea Selatan yang saat ini tengah dibahas.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, mengidentifikasi potensi kerja sama yang menjanjikan. Terutama dalam hal membangun industri pengolahan di dalam daerah.
“Investor Korea melihat bahwa hasil perikanan di Kaltara sangat melimpah. Mereka menyoroti produk-produk seperti ikan, udang, bahkan kopi yang kualitasnya tinggi,” ungkap Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda DPMPTSP Kaltara Rahman Putrayani, Selasa (17/6).
Menurut Rahman, selama ini Kaltara masih banyak mengekspor bahan mentah (raw material), tanpa nilai tambah melalui proses pengolahan. Kehadiran investor luar yang berminat membangun pabrik di dalam negeri dinilai sebagai peluang besar untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal, sekaligus membuka lapangan kerja.
“Jika sebelumnya banyak produk kita langsung diekspor dalam bentuk mentah. Maka dengan hadirnya pengolahan di dalam negeri, nilainya akan lebih tinggi. Ini peluang yang bagus untuk ekonomi daerah,” jelasnya.
Kawasan potensial untuk pengembangan industri pengolahan tersebut tengah dikaji. Dari hasil survei awal, sejumlah wilayah di lima kabupaten/kota telah ditinjau oleh calon investor. Kabupaten Bulungan disebut-sebut menjadi salah satu lokasi prioritas, khususnya untuk sektor pertanian dan perikanan.
“Mereka sudah survei ke beberapa daerah, dan tampaknya Bulungan jadi salah satu pilihan utama. Tapi tentu masih menunggu kesepakatan lanjutan dengan Pak Gubernur,” terangnya.
Setelah itu, DPMPTSP akan melakukan penjajakan lanjutan ke pemerintah kabupaten dan kota untuk menentukan model investasi yang paling sesuai dan berkelanjutan. Korea Selatan disebut memiliki ketertarikan untuk merealisasikan kerja sama ini dalam waktu cepat.
Saat ini, proses administrasi tengah berjalan, dimulai dari Letter of Intent (LoI) atau surat minat, yang kemudian akan dilanjutkan ke penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua pihak.
“Kalau dilihat dari komunikasi mereka, kelihatannya ingin cepat direalisasikan. LoI akan segera disiapkan, dan setelah MoU ditandatangani. Maka proses pembangunan bisa segera dimulai,” pungkasnya. (kn-2)
