TANJUNG SELOR – Upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) juga melibatkan sejumlah pihak, khususnya lembaga riset.
Pembangunan daerah berbasis kajian ilmiah, menjadi salah satu upaya yang saat ini dilakukan. Tak tanggung-tanggung, setiap tahunnya Pemprov mengalokasikan dana hingga miliaran rupiah khusus untuk riset dan penelitian, sebelum mengambil langkah strategis dalam program pembangunan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang Kaltara Bertius mengatakan, riset menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan daerah. Selain menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pihaknya juga mengawal pengembangan penelitian. Agar sejalan dengan roadmap riset dan inovasi daerah.
“Setiap tahun kita mengalokasikan sekitar Rp 2 hingga Rp 3 miliar untuk dana pengembangan penelitian dan riset yang disebut Brida. Anggarannya bervariasi, ada penelitian yang memerlukan Rp 500 juta, ada juga yang lebih. Semua disesuaikan dengan kebutuhan dan skala kajian,” jelasnya, Jumat (8/8).
Ia mencontohkan, jika riset yang dilakukan terkait penanganan kemiskinan di Kaltara. Maka prosesnya harus dimulai dari penyusunan roadmap.
“Roadmap ini menentukan siapa saja yang terlibat, metode apa yang digunakan, hingga solusi yang dihasilkan. Tanpa itu, sasaran riset bisa meleset dan anggaran tidak efektif,” ujarnya.
Berdasarkan penyusunan RPJMD Kaltara 2025–2029, Pemprov menempatkan indeks pembangunan manusia dan daya saing daerah sebagai fokus utama. Termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta ketahanan ekologi.
Menurut Bertius, riset yang dilakukan bukan sekadar formalitas. Tetapi untuk memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran.
“Kami tidak ingin kebijakan yang diambil hanya bersifat coba-coba. Semua harus berbasis data dan kajian yang valid,” tegasnya.
Dengan dukungan anggaran riset yang signifikan, Pemprov Kaltara berharap pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. (kn-2)
