Oleh: Aslan, SE., M.Ec.Dev
(Akademisi Universitas Kaltara)
KONDISI fiskal dan ekonomi Kalimantan Utara hingga pertengahan tahun 2025 mencerminkan wajah paradoks pembangunan: di satu sisi terdapat tekanan yang cukup serius pada pendapatan Negara dan realisasi belanja daerah.
Tetapi di sisi lain hadir pula peluang besar melalui proyek strategis nasional (PSN) seperti Kawasan Industri Hijau KIPI dan PLTA Kayan yang digadang-gadang sebagai game changer ekonomi hijau Indonesia. Tantangan sekaligus peluang inilah yang perlu dianalisis secara kritis agar arah pembangunan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal.
Fiskal yang Terkendala, Belanja yang Belum Produktif
Data menunjukkan bahwa pendapatan negara di Kalimantan Utara hingga Juli 2025 tercatat Rp 1,356,70 miliar, turun signifikan sebesar 34,80 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini menandakan lemahnya basis penerimaan negara di wilayah perbatasan yang sangat bergantung pada sektor terbatas seperti pertambangan dan perdagangan lintas batas.
Ketergantungan semacam ini membuat penerimaan fiskal daerah mudah terpengaruh oleh gejolak harga komoditas global. Di sisi belanja, realisasi APBN di Kalimantan Utara telah mencapai Rp 6.304,94 miliar atau hampir 50 persen dari pagu, namun justru turun 3,91 persen dibanding tahun 2024.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh efisiensi belanja transfer ke daerah yang berimbas pada belanja modal. Padahal, menurut Musgrave (1989), belanja publik seharusnya memainkan peran stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Jika belanja modal melemah, maka daya dorong fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pun ikut terhambat.
Pada tingkat daerah, APBD Kalimantan Utara tahun 2025 ditetapkan dengan defisit Rp1,675 triliun yang ditutup melalui pembiayaan. Namun, hingga Juli 2025, realisasi belanja baru 30 persen, didominasi belanja operasi terutama belanja pegawai.
Hal ini menegaskan apa yang disebut Halim (2012) sebagai struktur APBD yang tidak sehat: APBD lebih menjadi instrumen birokrasi ketimbang instrumen pembangunan.
Makroekonomi: Stabilitas dengan Catatan
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan I 2025 sebesar 5,12 persen, angka yang cukup baik meski masih di bawah rata-rata nasional. Inflasi tercatat 2,37 persen, terkendali, namun bersumber dari sektor kesehatan. Tekanan inflasi pada layanan kesehatan berpotensi menurunkan daya beli rumah tangga, terutama kelompok rentan.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga beragam. Nilai Tukar Petani (NTP) turun 0,23 persen, menandakan lemahnya daya tawar sektor pertanian akibat harga input yang naik lebih cepat daripada harga jual. Sebaliknya, Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat 0,82 persen, memperlihatkan peluang penguatan sektor perikanan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tumbuh 0,73 persen, mencerminkan adanya peningkatan standar hidup meski kualitas pendidikan dan kesehatan tetap perlu ditingkatkan.
PSN sebagai Game Changer, tapi Berisiko
Dalam konteks pembangunan jangka panjang, dua PSN di Kalimantan Utara—KIPI dan PLTA Kayan, sering dipromosikan sebagai motor transformasi ekonomi hijau. Proyek ini menjanjikan investasi triliunan rupiah, penyediaan energi bersih skala besar, dan perluasan basis industri berorientasi ekspor.
Namun, kajian akademis terbaru justru mengingatkan bahwa PSN tidak selalu “strategis” bagi masyarakat lokal. Said & Ridho (2025) menemukan bahwa proyek-proyek besar kerap gagal memberikan manfaat nyata dan justru menimbulkan konflik sosial serta marginalisasi. YLBHI bahkan mencatat, sejumlah PSN di berbagai daerah menyumbang perampasan lahan dan kriminalisasi warga yang menolak proyek. Fenomena serupa berpotensi terjadi di Kalimantan Utara jika proses pembangunan tidak mengutamakan partisipasi publik.
Dari sisi tata kelola, PSN memang diberikan kemudahan regulasi melalui percepatan perizinan dan prioritas pembiayaan. Tetapi, Kompas (2023) melaporkan bahwa regulasi yang terlalu longgar justru membuka ruang praktik korupsi, sebagaimana terjadi pada proyek BTS dan rel kereta yang masuk daftar PSN.
Risiko inefisiensi dan lemahnya akuntabilitas keuangan menjadi catatan serius bagi proyek besar seperti PLTA Kayan. Dalam perspektif politik ekologi, mega proyek seperti ini sering menguatkan dominasi elit politik dan ekonomi ketimbang memenuhi kepentingan publik. melalui teori unbalanced growth, pembangunan yang terlalu fokus pada proyek raksasa berisiko menimbulkan ketimpangan baru.
Risiko lingkungan, hilangnya hak masyarakat adat, dan degradasi ekosistem sungai Kayan juga perlu diantisipasi agar tidak menjadi “biaya sosial” yang mahal di kemudian hari.
Kritik Akademisi: Antara Ambisi dan Realitas
Pertama, PSN di Kalimantan Utara memang berpotensi menjadi lokomotif ekonomi, tetapi manfaatnya bisa tidak merata. Masyarakat lokal berpotensi hanya menjadi penonton jika tidak ada kebijakan afirmatif terkait serapan tenaga kerja lokal, transfer teknologi, dan perlindungan sosial.
Kedua, risiko fiskal jangka panjang dari proyek besar juga perlu diperhitungkan. Penelitian global oleh Ansar et al. (2014) menunjukkan bahwa proyek bendungan skala besar hampir selalu mengalami pembengkakan biaya, keterlambatan, dan return fiskal negatif. PLTA Kayan, dengan kapasitas raksasa, tidak terlepas dari risiko ini.
Ketiga, proyek besar sering membawa label “hijau” atau “berkelanjutan” tetapi praktik di lapangan justru bisa kontradiktif. Jika pengelolaan tidak transparan dan inklusif, maka agenda ekonomi hijau hanya menjadi jargon politik tanpa dampak nyata terhadap keadilan sosial.
Jalan ke Depan: Sinergi dan Reformasi Fiskal
Menyatukan dua sisi paradoks ini, tantangan fiskal dan peluang PSN memerlukan strategi yang jelas. Pertama, koordinasi fiskal pusat-daerah harus diperkuat agar belanja Negara dan APBD lebih produktif, terutama pada belanja modal.
Kedua, struktur APBD perlu direformasi dengan menekan belanja rutin dan memperbesar ruang untuk belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ketiga, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan PSN seperti KIPI dan PLTA Kayan membawa multiplier effect bagi masyarakat lokal, melalui pendidikan vokasi, penguatan UMKM, dan mitigasi lingkungan.
Kesimpulan
Kondisi fiskal Kalimantan Utara hingga pertengahan 2025 menunjukkan gejala kontraksi pendapatan dan belanja yang belum produktif. Namun, di balik itu ada peluang besar melalui proyek strategis nasional. Dalam kacamata akademisi, PSN seperti KIPI dan PLTA Kayan memang menjanjikan, tetapi sarat risiko sosial, fiskal, dan lingkungan.
Jika tidak diimbangi dengan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berbasis keadilan, ambisi besar pembangunan bisa berubah menjadi beban struktural. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, PSN dapat benar-benar menjadi lokomotif transformasi ekonomi hijau yang inklusif. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian fiskal Indonesia khususnya Kaltara. (*)
