TANJUNG SELOR – Meski angka kemiskinan di Kalimantan Utara (Kaltara) lebih rendah dibanding rata-rata nasional.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) menilai tantangan di lapangan masih besar. Tidak hanya menyangkut angka statistik. Tetapi juga kondisi nyata masyarakat yang belum sepenuhnya keluar dari jerat kemiskinan. Kepala Bappeda Litbang Kaltara Bertius menuturkan, kemiskinan masalah kompleks yang tidak bisa dilihat dari satu sisi.
“Di data mungkin angka kita lebih rendah dari nasional. Tapi di lapangan, masyarakat tetap menghadapi kesulitan. Itu sebabnya, strategi pengentasan kemiskinan harus menyentuh langsung kehidupan mereka,” ungkapnya, Rabu (24/9) lalu.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah mengacu pada tiga pilar strategi nasional. Yakni, menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempersempit kantong-kantong kemiskinan. Namun, implementasi di daerah harus menyesuaikan kondisi lokal.
“Bantuan sosial memang penting untuk meringankan beban. Tapi tanpa peluang kerja baru atau pemberdayaan ekonomi lokal, masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Begitu juga di daerah perbatasan, intervensi harus lebih intens karena akses pembangunan masih terbatas,” jelasnya.
Menurutnya, salah satu tantangan besar adalah keterlibatan semua pihak. Pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendirian. Peran kabupaten/kota, sektor swasta, hingga masyarakat sangat dibutuhkan. Jika program hanya digerakkan oleh provinsi, dampaknya tidak akan luas.
“Dunia usaha bisa masuk melalui program CSR, sementara pemerintah kabupaten/kota harus lebih aktif menyasar wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Kolaborasi ini harus nyata, bukan sekadar jargon,” tegasnya.
Selain kolaborasi, akurasi data juga menjadi tantangan penting. Menurut Bertius, data yang tidak valid akan menyebabkan program salah sasaran.
“Kita harus tahu betul siapa yang masuk kategori miskin. Di mana lokasinya, dan apa kebutuhannya. Tanpa itu, intervensi akan meleset,” katanya.
Ia berharap langkah-langkah ini dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Yang kita kejar bukan sekadar angka turun. Tapi bagaimana masyarakat benar-benar bisa hidup layak, punya pendapatan cukup, dan akses pelayanan dasar yang memadai,” ujarnya. (kn-2)
