PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 dengan tema besar Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Optimalisasi Potensi Daerah.
Tema ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang memprioritaskan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta keberlanjutan lingkungan hidup.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala mengatakan, pembangunan di Provinsi Kaltara harus memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, budaya, dan ekologis. Hal itu penting agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedalaman, pesisir, dan perbatasan.
“Pembangunan tidak bisa hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Kita juga harus memastikan adanya pemerataan dan keberlanjutan. Akses masyarakat terhadap pendidikan, informasi, dan teknologi perlu diperluas agar transformasi pembangunan berjalan adil dan inklusif,” ujarnya, Senin (29/9).
Ia menegaskan, arah kebijakan pembangunan Kaltara tahun 2026 akan difokuskan pada delapan program unggulan provinsi. Program tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan setara gender.
Pembangunan kawasan perbatasan, peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan dan pedesaan. Serta pengembangan sektor pangan dan agribisnis berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pembangunan ekonomi hijau dan biru yang ramah lingkungan. Lalu, gerakan bersama membangun pariwisata dan budaya, percepatan konektivitas antarwilayah. Serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif.
“Delapan program ini merupakan hasil telaah terhadap prioritas nasional, visi-misi gubernur, serta isu strategis daerah. Setiap program diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan hanya bisa dicapai melalui sinergi dan partisipasi bersama.
“Kita ingin memastikan pembangunan di Kaltara tidak hanya tumbuh cepat, tetapi juga merata. Semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus merasakan manfaat dari setiap program pembangunan,” tegasnya.
Pemprov Kaltara optimistis RKPD 2026 akan menjadi langkah nyata mempercepat transformasi ekonomi daerah. Sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju Kaltara yang maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi. (kn-2)
